TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Noke Kiroyan mengatakan posisi Menteri Koordinator Perekonomian tidak hanya membutuhkan figur kompeten yang mampu menguasai makro ekonomi. Namun, kandidat itu juga dapat mengayomi kementerian-kementerian ekonomi dan tidak ragu mengeluarkan kebijakan yang diperlukan. (Baca: Kata Analis Soal Sri Mulyani Jadi Menteri Jokowi)
"Dia harus tidak segan-segan bertindak dalam segala hal, seperti keputusan yang diperlukan untuk menstabilkan ekonomi," kata Noke saat dihubungi, Selasa, 30 September 2014. Pengambilan keputusan penting, menurut Noke, dapat dilakukan jika menteri yang bersangkutan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. Oleh karena itu, Noke berharap menteri koordinator tidak berasal dari kalangan partai politik. (Baca: Ditawari Jadi Menteri, Sri Mulyani Tersenyum)
Noke mencontohkan Menteri Koordinator Perekonomian setidaknya mempunyai kriteria seperti Sri Mulyani. Keberanian Mulyani dalam mengambil keputusan telah terbukti saat dia menjadi Menteri Keuangan. "Dia menunjukkan kualitas dengan tidak terpengaruh kekuatan politik mana pun, salah satunya terbukti dengan kasus Bakrie," katanya. (Baca: Sofyan Djalil Wakili Sri Mulyani di Kantor Wapres)
Menteri Koordinator Perekonomian, kata Noke, juga harus dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang berimbang untuk menghindari kesenjangan kemiskinan. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tanpa disertai cara mengatasi kesenjangan akan berdampak terhadap munculnya masalah sosial. "Tugasnya berat, tahun ini ekonomi kita turun lagi," katanya.
Analis dari Universal Broker Indonesia, Satrio Utama, menilai Sri Mulyani sebagai figur tepat untuk menduduki kursi Menteri Koordinasi Perekonomian. Dia mengatakan Mulyani adalah tokoh yang berani melawan pengusaha besar saat krisis 2007. "Ketika itu Bakrie sedang mengalami likuiditas. Dia berani melakukan suspend perdagangan saham Bakrie sehingga semua masalah clear," katanya.
ALI HIDAYAT
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada
