TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan partainya menginginkan kursi Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah luar negeri dan komunikasi. Alasannya, PKS memiliki kader yang berkompeten di bidang ini.
"Kader kami ada yang pernah menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika dan berpengalaman di bidang luar negeri," ujarnya saat dihubungi, Jumat, 10 Oktober 2014.
Selain Ketua Komisi Luar Negeri, kata Hidayat, PKS juga berharap mendapat kursi Ketua Komisi VIII yang membidangi masalah agama. (Baca: Pengamat: Jokowi Tidak Perlu Lobi Partai di DPR)
Soalnya, menurut dia, PKS punya tokoh yang ahli di bidang itu. "Kami tentunya punya tokoh yang ada di aliran keagamaan," kata Hidayat. Adapun untuk posisi wakil ketua komisi, menurut dia, akan dibagi sesuai jatah partai koalisi yang ada.
Dari hasil kesepakatan dengan partai koalisi pro-Prabowo, PKS dijanjikan mendapat jatah dua kursi ketua komisi. Namun, menurut dia, pembagian itu bisa saja berubah lantaran Partai Persatuan Pembangunan, yang juga bergabung dengan koalisi itu, menyebrang ke kubu pro-Jokowi dalam pemilihan pimpinan MPR Kamis lalu.
"Kami harus menyelesaikan masalah PPP dulu, di mana posisi beliau," kata Hidayat, yang juga Wakil Ketua MPR tersebut. (Baca: Fahri: Ada Usul Penambahan Subkomisi di DPR)
Selain itu, jatah kursi juga bergantung pada banyaknya kementerian dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, menurut Hidayat, DPR tentu akan menyesuaikan jumlah komisi dengan kementerian yang ada. "Komisi yang dikelola sepadan dengan kementerian."
Adapun untuk alat kelengkapan, Hidayat mengatakan PKS ingin mendapatkan jatah di Badan Kerja Sama Antar-Parlemen. Sebab, Hidayat menilai partainya memiliki kader yang berkompeten di bidang itu. "Kami punya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan," ujarnya. Pada DPR periode 2009-2014, Fraksi PKS mendapat kursi Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen. (Baca: Pro-Prabowo Kuasai MPR/DPR, Ical: Skenario Allah)
NUR ALFIYAH
Terpopuler lainnya:
Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan
