TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadly Zon menegaskan tidak akan bagi-bagi kursi pimpinan alat kelengkapan/komisi DPR dengan fraks yang tergabung dalam Koalisi Jokowi. "Emang kue apa dibagi-bagi," ujar Fadly, di Kampung Poncol, Jakarta Timur, Selasa, 4 November 2014.
Fadly mengatakan, pimpinan DPR termasuk dirinya, tidak berwenang menentukan pimpinan komisi-komisi yang ada di parlemen. Pimpinan komisi, ujarnya, ditentukan oleh anggota komisi. "Semua tertulis di Undang-undang MD3 dan Tatib DPR." (Baca: Kata PKB Soal Pemekaran Komisi DPR )
Politikus Gerindra tersebut mempertanyakan tidak adanya nama yang diajukan Koalisi Jokowi dalam menentukan pimpinan dan anggota komisi kemarin. Koalisi Jokowi, kata Fadly, tidak akan bisa menduduki pimpinan komisi selama tidak menyerahkan daftar nama-nama tersebut.
Sebelumnya, Jumat, 31 Oktober 2014, fraksi koalisi pendukung Jokowi yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PPP menggelar sidang paripurna dan membentuk pimpinan DPR tandingan. DPR tandingan ini dibuat lantaran sikap mosi tidak percaya terhadap DPR pimpinan Setya Novanto yang menyapu bersih pimpinan DPR beserta alat kelengkapannya.
Menurut Fadly, Koalisi Jokowi memiliki peluang mendapatkan kursi pimpinan komisi selama bisa melakukan lobi politik yang bisa merubah suara anggota pengisi suatu komisi. "Lobi (politik) itu dibebaskan," kata Fadly.
ANDI RUSLI
Berita Terpopuler
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Ahok Pernah Diperas oleh @TrioMacan2000
Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan
