TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi berencana meminta dana hibah tambahan kepada Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Alasannya, dana hibah yang telah diusulkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan disetujui Ahok—sapaan Basuki Tjahaja Purnama--sebesar Rp 250 miliar dirasa kurang.
"Dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke infrastuktur jalan, sedangkan untuk saluran air sedikit, hanya Rp 50 miliar," kata Kepala Bidang Tata Air Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Dicky Irawan, Selasa, 4 November 2014. (Baca: Temui Ahok, Wali Kota Bekasi: Saya Naik Pesawat Ulang Alik )
"Pak Wagub (Basuki Tjahaya Purnama) masih membuka peluang untuk mengusulkan lagi," ujar Dicky. Menurut dia, dana hibah yang akan cari tahun depan itu digunakan untuk sejumlah proyek saluran, seperti pembuatan tandon air di wilayah perbatasan.
Adapun sejumlah proyek yang bakal diusulkan untuk didanai dengan dana hibah, di antaranya sodetan dari Cakung ke Kali Cikeas yang melintas Kota Bekasi sebesar Rp 50 miliar. "Kami juga akan perbanyak pembuatan polder air," ujar dia. Saat ini pihaknya masih menghitung nilai total dana yang akan diajukan.
Dicky menambahkan, banjir di Kota Bekasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu kiriman dari Bogor, dan hujan lokal yang menyebabkan genangan air. "Kalau kiriman, tergantung intensitas hujan di Bogor. Antisipasinya dengan pengaturan air di bendung, dan penguatan tanggul," katanya.
Sedangkan, untuk mengatasi genangan air di permukiman, kata dia, solusinya harus banyak pembuatan polder air. "Dananya kami minta bantuan ke DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah pusat," Dicky menambahkan.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan dana hibah sebesar Rp 250 miliar dari Pemerintah DKI Jakarta akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. (Baca: Bekasi Terima Hibah Rp 250 Miliar dari DKI Jakarta)
Dana hibah akan digunakan untuk membiayai 11 pekerjaan di antaranya pembangunan sisi selatan Jalan KH Noer Ali, Jalan Komsen di Jatiasih, pembangunan tandon air untuk mengatasi banjir, dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH).
APBD Kota Bekasi sebesar Rp 3,4 triliun lebih banyak tersedot untuk belanja langsung pada tahun ini. Akibatnya dana pembangunan infrastruktur dan tanggap darurat kekurangan anggaran. "Kami membutuhkan dana pendampingan. Alhamdulillah masih diberi oleh DKI Jakarta," kata Rahmat.
ADI WARSONO
