TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia mengecam keputusan Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Musababnya, figur yang dipilih Jokowi sebagai Jaksa Agung merupakan politikus dan dianggap tidak independen.
"Ini memalukan. Penunjukan politisi sebagai Jaksa Agung adalah langkah mundur dari komitmen Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," kata Bhatara Ibnu Reza, juru bicara Koalisi Mahasiswa di Sidney, Australia, melalui surat elektronik, Sabtu, 22 November 2014. (Baca: NasDem Bantah Surya Paloh Intervensi Jaksa Agung)
Menurut Reza, dalam memilih Jaksa Agung, Jokowi harus melihat sisi integritas, rekam jejak, serta keberanian dalam mengambil langkah hukum. Musababnya, Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi di Indonesia.
Reza mengaku merasa khawatir, jika Jaksa Agung dipilih dari partai politik, independensinya akan diragukan. "Agenda pemberantasan korupsi dalam pemerintahan akan terhambat jika ranah penegakan hukum dikorbankan dalam negosiasi-negosiasi politik, sehingga ruang korupsi terus langgeng dalam pusaran kekuasaan."
Bharata juga menantang ihwal keberanian Jaksa Prasetyo dalam penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. "Sejak Reformasi, Jaksa Agung tidak pernah mengambil langkah-langkah progresif untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pelanggaran HAM." (Baca: 2 PR Jaksa Agung Prasetyo Menurut Saldi Isra)
Perwakilan Koalisi Mahasiswa Indonesia di Perth, Iqbal Aji Daryono, menilai kecaman ini sebagai bentuk kepedulian terhadap Presiden Joko Widodo, khususnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang menyangkut visi dan misinya di awal.
"Dengan sikap ini, kami menunjukkan bahwa Jokowi tidak boleh terlena mengira semua pendukungnya buta. Banyak pendukungnya tetap kritis dan terus mengawal agar Presiden bersetia pada visi dan misinya," kata Iqbal. (Baca: KPK Siap Kerja Sama dengan Jaksa Agung Prasetyo)
Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo melantik H.M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana Negara. Politikus Partai NasDem itu menyingkirkan kandidat lainnya, yakni Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf dan dua dari internal kejaksaan: Widyo Pramono dan Andhi Nirwanto.
Pengangkatan Prasetyo sebagai orang nomor satu di Korps Adhyaksa memunculkan kecurigaan. Sebelum dilantik, Prasetyo adalah anggota DPR periode 2014-2019 dari Partai NasDem.
REZA ADITYA
Terpopuler
Setelah Jokowi, Giliran Malaysia Cabut Subsidi BBM
Makan Daging Babi, Ini Komentar Kaesang Jokowi
Jokowi Kalahkan Obama di Voting Majalah TIME
Jokowi ke Singapura dengan Pengamanan Minim
