Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW: Sektor Kehutanan Rawan Korupsi

image-gnews
Kedis Kehutanan Provinsi Riau, Asral Rachman, memasuki mobil tahanan usai pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (10/2). Asral sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan usaha pengelolahan hasil hutan. TEMPO//Dwi Narwoko
Kedis Kehutanan Provinsi Riau, Asral Rachman, memasuki mobil tahanan usai pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (10/2). Asral sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan usaha pengelolahan hasil hutan. TEMPO//Dwi Narwoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan sektor kehutanan rawan korupsi. "Korupsinya tidak menggunakan anggaran negara, tapi penyalahgunaan jabatan untuk pemberian izin yang menyimpang demi kepentingan pribadi," kata Emerson di kantornya, Ahad, 23 Oktober 2014.

ICW mencatat sektor ini juga gampang dijadikan pundi-pundi untuk mendapatkan dana politik. Apalagi, kata Emerson, tiga tokoh yang berturut-turut menjabat Menteri Kehutanan adalah kader partai Politik. (Baca juga: CT-KPK Teken Kerja Sama Cegah Korupsi Kehutanan)

Data dari Kementerian Kehutanan pada 2012 menyebutkan perkiraan kerugian negara akibat pembukaan lahan di kawasan hutan mencapai Rp 273 triliun. Luas lahan yang dibuka mencapai tujuh juta hektar. Hal ini, kata Emerson, menggambarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah menyimpang. "Pengawasan di daerah-daerah sangat lemah," ujarnya.

Karena itu, ICW mendesak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera merevisi peraturan dan kebijakan perizinan di sektor kehutanan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. (Baca: Pakar: Penyerobotan Lahan Hutan Jarang Diusut).

Emerson mengatakan harus ada pembatasan luas dan produksi untuk izin penggunaan hutan. Selain mencegah kerusakan dan penyimpangan fungsi hutan, hal ini bisa menghindarkan konflik kepentingan antar perusahaan pengelola hutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

INDRI MAULIDAR

Berita Terpopuler
Ahok 'Tebus Dosa' ke Ridwan Kamil Rp 125 Juta 
Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut 
Jean Alter: Sri Wahyuni Saya Cekik Sampai Mati  

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ICW Desak KPU Buka Informasi Penyumbang Dana Kampanye Pemilu

3 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari ketika ditemui usai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional hari ke-6, di KPU RI, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Defara Dhanya
ICW Desak KPU Buka Informasi Penyumbang Dana Kampanye Pemilu

KPU diharapkan membuka data penyumbang dana kampanye.


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

4 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


KPU Hapus Grafik Data Sirekap, ICW: Buka Potensi Kecurangan

5 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
KPU Hapus Grafik Data Sirekap, ICW: Buka Potensi Kecurangan

Indonesia Corruption Watch mengkritik penghapusan grafik data penghitungan suara di Sirekap.


Adnan Topan Husodo Dukung Hak Angket: Jokowi Peduli Infrastruktur, Tapi Merusak Suprastruktur Fundamental Negara

6 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Adnan Topan Husodo Dukung Hak Angket: Jokowi Peduli Infrastruktur, Tapi Merusak Suprastruktur Fundamental Negara

Eks Koordinator ICW Adnan Topan Husodo salah satu pendukung parpol lakukan hak angket DPR untuk indikasi kecurangan pemilu 2024. Ini alasannya.


5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

6 hari lalu

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos
5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

Dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu koruptor divonis hukuman mati, kendati yang bersangkutan akhirnya meninggal karena sakit sebelum dieksekusi.


Aktivis Antikorupsi Desak Polda Metro Jaya Segera Tahan Firli Bahuri, Begini Kata Novel Baswedan, Abraham Samad, IM57+, ICW

16 hari lalu

Ketua KPK nonaktif yang jadi tersangka, Firli Bahuri, usai menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pemerasan oleh eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Firli diperiksa soal kepemilikan harta dan termasuk milik keluarganya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Aktivis Antikorupsi Desak Polda Metro Jaya Segera Tahan Firli Bahuri, Begini Kata Novel Baswedan, Abraham Samad, IM57+, ICW

Setelah jadi tersangka kasus pemerasan, Firli Bahuri tak kunjung ditahan Polda Metro Jaya. Aktivis antikorupsi bereaksi keras. Ini kata Novel Baswedan


Minta Kapolri Segera Menahan Firli Bahuri, Abraham Samad: Kejahatan paling Sadis

17 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri pada Jumat siang, 1 Maret 2024. Kedatangan mereka untuk menyurati sekaligus meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera menahan bekas Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK Firli Bahuri.  Foto: TEMPO/Adil Al Hasan
Minta Kapolri Segera Menahan Firli Bahuri, Abraham Samad: Kejahatan paling Sadis

Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyurati Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan meminta polisi segera menahan Firli Bahuri


ICW, Abraham Samad, dkk akan Surati Kapolri Hari Ini, Minta Firli Bahuri Ditahan

18 hari lalu

Ketua KPK nonaktif yang jadi tersangka, Firli Bahuri, usai menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pemerasan oleh eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Firli diperiksa soal kepemilikan harta dan termasuk milik keluarganya, Firli diperiksa terselama kurang lebih 10 jam dan tidak memberikan keterangan apapun kepada media. TEMPO/ Febri Angga Palguna
ICW, Abraham Samad, dkk akan Surati Kapolri Hari Ini, Minta Firli Bahuri Ditahan

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai penanganan kasus bekas Ketua KPK Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya lambat.


Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Akan Surati Kapolri soal Penanganan Kasus Firli Bahuri Besok

18 hari lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti (kiri) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan pengaduan ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi kontrak pembelian 12 jet tempur Dassault Mirage 2000-5 bekas senilai USD792 juta atau Rp.12,4 triliun oleh Kementerian Pertahanan RI dari Angkatan Udara Qatar, yang telah dibatalkan. TEMPO/Imam Sukamto
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Akan Surati Kapolri soal Penanganan Kasus Firli Bahuri Besok

Surat itu ditujukan karena mereka menganggap Polda Metro Jaya lambat dalam menangani kasus Firli Bahuri.


Setelah ICW, Giliran Lokataru Cerita Didatangi Intel, Gara-gara Singgung Kecurangan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

19 hari lalu

Polisi melakukan pengamanan kantor Lokataru yang dikabarkan akan didatangi demo massa Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI (Forum MP-MIT Cinta NKRI), Senin, 26 Februari 2024. Dok. Lokataru Foundation
Setelah ICW, Giliran Lokataru Cerita Didatangi Intel, Gara-gara Singgung Kecurangan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

Lokataru mengaku kedatangan intel di kantornya.