TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan ihwal permintaan penambahan dana Rp 1 triliun yang diajukan para gubernur untuk masing-masing provinsi. Menurut Jokowi, setiap daerah tidak harus mendapatkan dana segar Rp 1 triliun dari pemerintah pusat.
Menurut Jokowi, saat ini masih dilakukan perhitungan ihwal dana dari pemerintah yang akan diberikan ke masing-masing provinsi. "Tidak harus kemudian satu provinsi satu triliun," kata Jokowi di halaman Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014. (Baca: Gubernur Minta 'Sangu' Rp 1 Triliun ke Jokowi)
"Hitung-hitungannya kan ada; mengenai keluasan, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin. Semuanya masih dihitung oleh Menteri Keuangan," kata Jokowi. Jokowi memastikan sebagian dana yang akan diberikan ke provinsi berasal dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan rapat kementerian, yakni sebesar Rp 16 triliun. (Baca: Jokowi Ingin Pusat-Daerah Kompak Selaraskan Proyek)
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo mengatakan para gubernur di asosiasi mengajukan permintaan tambahan dana untuk masing-masing provinsi. "Kami berharap ada dana baru, program satu triliun satu provinsi," ujar Syahrul.
Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Syahrul melanjutkan, asosiasi telah merekomendasikan agar subsidi untuk bahan bakar minyak ditarik dan diganti program yang lebih bermanfaat untuk rakyat, salah satunya pengamanan ketahanan pangan nasional.
"Kami berharap ketahanan pangan dengan menurunkan satu triliun dana bagi daerah akan bisa memperkuat apa yang Bapak Presiden jadikan prioritas dalam penanganan yang ada," ucap Syahrul.
PRIHANDOKO
Terpopuler:
Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut
Warga Singapura Memuji Jokowi Presiden Masa Depan
Jokowi atau Prabowo Presiden, BBM Tetap Naik
Pengamat: Jokowi seperti Sinterklas
Menteri Susi Janji Tambah Gaji PNS Kelautan
