TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menarik pernyataannya yang menuduh pemerintah mengintervensi penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali. Ia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak menuding Jusuf Kalla terlibat dalam konflik internal partai. (Agung Laksono: Aburizal-Akbar Duet Maut)
"Saya tidak tahu apakah ada orang terlibat atau tidak. Ini masalah domestik partai," katanya kepada Tempo, Kamis, 27 November 2014. (Ical Vs Presidium Golkar: Siapa Bakal Menang?)
Baca Juga:
Dugaan intervensi Wakil Presiden menyebar ketika Kalla dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno meminta Partai Golkar memundurkan jadwal musyawarah nasional di Bali. Tedjo khawatir acara ini akan menurunkan tingkat kunjungan wisatawan di Bali yang cenderung ramai pada November-Desember. (Agung Laksono Heran DPD Provinsi Dukung Munas 2014)
Ketua panitia pelaksana munas, Ahmadi Noor Supit, juga mengungkapkan keberadaan outsider yang hendak mengacaukan Partai Golkar. "Ada indikasi permainan pihak yang tak ingin Golkar di KMP. Padahal Golkar di tingkat daerah atau pusat harus berada di Koalisi Merah Putih," ujar Supit, Rabu, 25 November 2014. (GP Ansor Minta Nusron Wahid Jauhi Ricuh Golkar)
Jusuf Kalla adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar, dan Tedjo berasal dari Partai Nasional Demokrat. Dalam Munas VIII 2009 di Riau, mantan politikus Partai Golkar Surya Paloh kalah dari Aburizal Bakrie. Kemudian, ia mendirikan Partai NasDem. Kini, Paloh, Tedjo, dan Kalla bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Sedangkan Golkar di tangan Ical berada dalam Koalisi Merah Putih. (Munas Golkar Kubu Aburizal, 17 Hotel Dipesan)
Fadel, yang mendukung Aburizal Bakrie, enggan menanggapi dugaan skenario tersebut. "Itu soal berikutnya. Tapi, kan, dari dia (Jusuf Kalla) sudah mencabut pernyataan intervensi itu," ujar Fadel. (Golkar Bali Siap Gelar Munas Kubu Aburizal)
PUTRI ADITYOWATI
Terpopuler:
Chatib Basri Bocorkan Cerita BBM Naik Era SBY
Adnan Buyung Minta KPK Dibubarkan Saja
Boy Sadikin Diusulkan Jadi Pendamping Ahok
Jokowi: Siapa Bilang Melarang Menteri ke DPR
