TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah diminta memberantas penyelewengan subsidi pupuk. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan penyelewengan membuat harga pupuk membengkak hingga dua kali lipat. "Pemerintah harus mengubah sistem pertanian mulai dari membenahi penyelewengan pupuk dan menjalankan sistem pertanian ekologis," ujar Henry saat dihubungi Tempo, 28 November 2014. (Baca : PT Pusri Siapkan 180 Ribu Ton Urea Bersubsidi)
Henry mengatakan penyelewengan membuat harga pupuk bersubsidi menjadi tidak wajar. Dia mencontohkan harga pupuk urea per sak seharga Rp 60 ribu, namun ketika pupuk tersebut diselewengkan harganya menjadi Rp 120 ribu. "Harga pupuk subsidi jadi dua kali lipat," ujar Henry. (Baca : Pemerintah Tunggak Subsidi Rp 1,4 Triliun ke Pupuk)
Pupuk yang disalurkan pemerintah, kata Gatot, seharusnya juga didominasi dengan pupuk organik bukan pupuk kimia. Pada tahun ini, jumlah pupuk urea sebanyak 4,1 juta ton, sedangkan pupuk organik hanya 1,1 juta ton. Jumlah tersebut diperkirakan tak jauh berbeda pada tahun depan.
Henry berharap pemerintah mampu membenahi sistem pertanian dari mulai bentuk penyelewengan hingga pertanian ekoligis sehingga tercapai kedaulatan pangan. "Itu sudah sesuai dengan visi Presiden Jokowi," ujar Henry.
Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Gatot Irianto menyatakan kebutuhan subsidi pupuk pada 2015 bakal tercukupi hingga akhir tahun. Pemerintah akan memastikan bahwa pupuk subsidi sampai di tangan petani. "Sehingga tepat pada sasaran," ujar Gatot saat dihubungi Tempo, Jumat, 28 November 2014 .
Sepanjang tahun ini, subsidi pupuk berjumlah 7,7 juta ton dan membengkak 1,8 juta menjadi 9,5 juta ton. Sedangkan pada 2015, jumlah pupuk bersubsidi tetap sama dengan tahun ini yaitu 9,5 juta ton.
Jumlah tersebut, kata Gatot, mampu memenuhi kebutuhan pupuk petani. Dia berjanji akan mengawasi distribusi pupuk sehingga tidak ada penimbunan yang menyebabkan kelangkaan. "Untuk menghindari adanya penyelewangan," ujar Gatot.
Penyelewengan tersebut, kata Gatot, terjadi karena adanya disparitas harga. "Itu yang menyebabkan kelangkaan pupuk," kata Gatot.
DEVY ERNIS
Berita Terpopuler:
Pertimbangan MK Jika Jokowi Dimakzulkan
Jurus Saling Kunci Jokowi dengan Koalisi Prabowo
Usulan Ditolak, Ahok: Bu Mega Senyum-senyum Saja
Kisruh Golkar, Akbar Ingin Bertemu Agung
Ini Isi Surat Anas dan Akil ke Kepala Rutan KPK
