Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hadapi Kebijakan Jokowi, SBY Disebut Main Dua Kaki  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani yudhoyono (kanan) usai Upacara Penyambutan Kemiliteran di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani yudhoyono (kanan) usai Upacara Penyambutan Kemiliteran di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan Partai Demokrat sedang memainkan politik dua kaki. Artinya, partai berlambang mirip logo Mercy tersebut selalu memilih posisi aman setiap kali menghadapi isu strategis. (SBY-Jokowi Saling Sindir, Pengamat: Cari Perhatian)

"Kita tidak merasakan politik dua kaki itu saat SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi presiden. Tapi, sekarang makin terasa," katanya saat dihubungi Tempo, Ahad, 30 November 2014.

Yunarto mencontohkan sikap Demokrat ihwal rencana penggunaan hak interpelasi atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Pada awalnya, Demokrat terlihat sangat antusias mengusulkan hak interpelasi. Beberapa petinggi Demokrat pun mengaku mendukung interpelasi. (Posisi Jokowi Digeser Joshua Wong di Polling Time)

Namun saat pengusulan interpelasi yang dimulai dari pengumpulan tanda tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Demokrat berubah arah. Kabar terakhir, Demokrat menegaskan menolak hak anggota DPR tersebut dilaksanakan. Selain itu, permainan ini juga muncul dalam sikap Demokrat yang menggagalkan opsi pemilihan kepala daerah langsung di parlemen. Di sisi lain, SBY seakan-akan muncul sebagai pahlawan dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas keputusan parlemen tersebut.

Sayang, kata Yunarto, perpu tersebut diuji kembali di DPR. Bisa jadi sikap Demokrat tetap membatalkan pilkada langsung di Senayan. "SBY seakan-akan menjadi 'the king maker'. Bisa jadi penyeimbang atau bunglon politik," ujarnya. (Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY

Meski demikian, Yunarto berujar, politik dua kaki ini tidak akan menimbulkan perpecahan di tubuh Demokrat. Sebab, Yunarto menilai, Demokrat seperti fans club yang berwujud partai. Politik dua kaki itu hanya bertujuan meningkatkan bargaining power Demokrat sesuai dengan karakter dasar SBY yang selalu ingin terlihat menyenangkan banyak orang. "Gaya ini bisa hidup di koalisi mana pun, tapi bisa juga malah tidak hidup di mana pun," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

DEWI SUCI RAHAYU

Baca berita lainnya:
5 Celotehan Fadli Zon yang Menuai Hujatan
Jokowi Diserang Media Malaysia, Ini Pembelaan Susi
Yorrys: Ical Bikin Partai Lapindo Jaya Saja
Lawan Stoke City, Akhirnya Liverpool Menang!
Bersepeda Bareng Jokowi, Ahok Jadi 'Buronan' Selfie



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Akhir Politik Jokowi di PDIP

5 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.


Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

9 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

12 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

12 jam lalu

Ilustrasi ruang perawatan di rumah sakit.
1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

23 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.


Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka masih hadir di kantor Wali Kota Solo di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 24 April 2024, usai penetapan oleh KPU kemarin. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.


Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.