TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Admiral Marsetio pada Senin, 1 November 2014. Penandatangan ini dilakukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap.
"MoU ini bertujuan mencapai penegakan kedaulatan maritim," ujar Susi saat berbicara soal MoU dengan Kasal, Senin, 1 November 2014. (Baca: Kapal Thailand Curi Ikan, Susi Panggil Dubes)
Kerja sama ini, tutur Susi, menjadi langkah serius untuk lima tahun ke depan dalam melakukan pengawasan kapal-kapal ilegal asing yang merugikan kedaulatan Indonesia. Pengawasan tersebut nantinya akan dibantu oleh Angkatan Laut dalam menangkap kapal tersebut. "Ini juga merupakan langkah penegakan dan pengawalan kebijakan moratorium kapal asing," katanya.
Kebjikan tersebut, menurut Susi, merupakan cara mengembalikan pasokan ikan yang dicuri oleh kapal-kapal ilegal asing. Kebutuhan pasokan konsumsi Indonesia sebesar 3,5 juta ton per tahun, tapi saat ini baru bisa terpenuhi 68 persen atau setara dengan 2,1 juta ton per tahun. (Baca: Setahun, 75 Kapal Ilegal Curi Ikan Indonesia)
"Diharapkan bisa mengembalikan pasokan ikan sebesar 1,6 juta ton," ujar Susi. Dengan begitu, dapat dimanfaatkan sebagai pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Peraturan kemaritiman, tutur Susi, harus dijalankan secara konsisten demi menegakan kedaulatan. Untuk itu, diperlukan penyelarasan peraturan hukum laut di Indonesia dengan internasional.
"Peraturan internasional sudah ada aturan untuk proteksi lingkungan. Kita tidak boleh punya aturan beda. Kalau berbeda, bisa dianggap negara yang tidak menghargai kedaulatan," katanya. (Baca: Menteri Susi: Terlalu Lama Kita Memunggungi Laut)
Kepala Staf Angkatan Laut Admiral Marsetio menyatakan kerja sama ini merupakan penguatan bagi Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut Indonesia. "Penguatan dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsi sebagai Angkatan Laut," ujar Marsetio.
Salah satu poin yang terdapat dalam kerja sama itu adalah TNI AL membantu mendidik sumber daya manusia Kementerian Kelautan untuk mengembangkan kompetensi. Awak buah kapal dan nakhoda kapal pengawasan Kementerian Kelautan akan dilatih oleh TNI AL dalam melakukan operasi dan pengawasan kapal asing di laut.
"Kami akan melakukan pembinaan terhadap awak kapal untuk menciptakan SDM yang unggul," tutur Marsetio.
Selain itu, KKP dan TNI AL juga bekerja sama dalam melakukan pemetaan tematik dan pertukaran data informasi yang diimplementasikan melalui penelitian dan pengkajian kelautan.
DEVY ERNIS
Baca juga:
Kebiasaan Kimmy Jayanti Sebelum Pentas
Hajar Anggota TNI, Enam Polisi Diperiksa
Soal Munas Golkar, Ceu Popong: Mungkin Saya Telmi
Revalina S Temat Unggah Foto Tunangan
