Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi Dihargai KPK Merevolusi Perikanan  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendatangi KPK untuk melaporkan harta kekayaannya, Rabu, 3 Desember 2014.  Kedatangan Susi juga untuk berkoordinasi mengenai pencurian ikan di perairan Indonesia. TEMPO/Eko Siswono
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendatangi KPK untuk melaporkan harta kekayaannya, Rabu, 3 Desember 2014. Kedatangan Susi juga untuk berkoordinasi mengenai pencurian ikan di perairan Indonesia. TEMPO/Eko Siswono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain memuji kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia pun mengapresiasi revolusi yang dibawa Susi dalam hal tata kelola perikanan. "Publik mengapresiasi kinerja KKP sejauh ini," katanya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Desember 2014. (Menteri Susi: ABK Indonesia Banyak Dijadikan Budak)

Kebijakan yang telah diterbitkan Susi adalah moratorium dan penangkapan kapal nelayan asing ilegal. Menurut Zulkarnain, kapal-kapal semacam itu telah lama beroperasi dan menyedot hasil laut Indonesia. Namun, karena belum adanya integrasi tata kelola perikanan dan integritas aparat penjaga belum baik, maka kapal-kapal itu dibiarkan. (Susi Beberkan Prestasi Lima Pekan Jadi Menteri)

Susi berkali-kali menyerukan akan menindak tegas kapal asing pencuri ikan. Selain ditahan, kapal akan segera ditenggelamkan agar tak bisa dioperasikan lagi. Namun, para anak buah kapal tentu diamankan terlebih dahulu.

Selain kebijakan terhadap kapal asing, Zulkarnain mengatakan, penggunaan GPS (Global Positioning System) untuk area laut merupakan ide yang sangat baik. Alat tersebut memudahkan pemantauan letak kapal-kapal asing yang memasuki perairan, atau pun melewati batas. Selain itu, armada pengaman pun tak perlu mengelilingi area yang tak pasti. "Penghapusan retribusi ikan untuk nelayan kecil pun sangat membantu mereka," katanya. (Kapal Ditenggelamkan, Jokowi : Kami Tak Main-main)

Menanggapi pernyataan Zulkarnain, Susi menyatakan sangat dihargai. "Saya tak menyangka Pak wakil komisioner mengamati kinerja saya selama 5 pekan ini," katanya.

Saat ini, Susi sedang memperjuangkan perbaikan tata kelola perikanan yang menurut dia banyak diabaikan. Aturan penenggelaman dan moratorium ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Susi dalam memperbaiki tata kelola perikanan Indonesia. Ia mengharapkan Indonesia, dengan laut terluas nomor dua di dunia, dapat menjadi eksportir ikan terbesar di Asia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

URSULA FLORENE SONIA

Baca berita lainnya:
KPK Bantah Boediono Sudah Tersangka Kasus Century
Bagaimana PSK Maroko Bisa 'Mangkal' di Puncak?
Gubernur FPI Sewot Soal Tunggakan Iuran Warga
Empat Aksi TNI AL Tenggelamkan Kapal Ikan Ilegal 
5 Tanda Partai Politik Bakal Bubar




Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP

10 jam lalu

Menteri Kelautan Perikanan Resmikan Media Center KKP

Media Center dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mulai dari ruang meeting, studio, hingga akses internet.


200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

1 hari lalu

Persawahan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang yang telah diuruk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Jumat, 10 Mei 2024. Foto: TEMPO/Ayu Cipta
200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

Sekitar 200 hektar tanah di Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, masuk dalam plotting lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

17 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

20 hari lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

38 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

51 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

52 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

52 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

28 Februari 2024

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. Tempo/Tony Hartawan
KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.