TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Armada Barat TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Widodo menyatakan ada dilema dalam mengamankan perairan Indonesia dari ancaman kapal ilegal. Musababnya, wilayah barat perairan Indonesia yang luas tak sepadan dengan jatah bahan bakar kapal perang yang didapat per tahunnya.
“Kami hanya mendapat 27 persen saja dari kuota yang kami ajukan,” kata Widodo kepada Tempo di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin lalu, 8 Desember 2014. (Baca: TNI AL Bantah Tenggelamkan Kapal Asing Rongsokan)
Meski begitu Widodo tak mau masalah keterbatasan solar menjadi kendala program pemerintah menangkal tindak pencurian ikan yang dilakukan nelayan-nelayan asing. Solusinya Widodo mengubah strategi pengamanan wilayah laut.
Widodo menginstruksikan kapal perangnya berlayar di perairan yang paling rawan menjadi sasaran pencurian ikan, seperti wilayah laut Kepulauan Anambas dan Natuna. Untuk menghemat bahan bakar, kapal-kapal perang itu diminta berdiam di posisi tersebut. (Baca: Jokowi Bantah Pencitraan Tenggelamkan Kapal Ilegal)
“Kami pakai metode posisi tunggu alias stand by,” kata Widodo. Selanjutnya TNI AL akan mengerahkan pesawat pengintai untuk patroli menggantikan tugas kapal perang. Jika pesawat pengintai AL menemukan kapal-kapal yang mencurigakan, mereka akan segera berkoordinasi dengan kapal perang. “Jadi kapal perang yang mendatangi kapal-kapal yang mencurigakan itu.”
Armada Barat TNI AL saat ini memiliki 49 unit kapal perang. Sayangnya dengan keterbatasan bahan bakar, tak semua kapal perang bisa diberdayakan untuk melakukan patroli laut. Meski begitu sejak Januari lalu, Armada Barat berhasil menangkap 78 unit kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Bahkan, tiga unit di antaranya telah ditenggelamkan dengan cara diledakkan di wilayah laut Kepulauan Anambas, Jumat pekan lalu.
INDRA WIJAYA
Terpopuler:
Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung
Gubernur FPI Akhirnya Punya Kantor, Dimana?
Gerindra: Kami Harus Lebih Hati-hati dengan SBY
Ini Isi Kesepakatan Koalisi Prabowo-Demokrat
'Yang Konflik Golkar, Kok, yang Bicara Gerindra'