Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beda Cara Jokowi dan SBY Meredam Rupiah Jeblok  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Chairman Global Green Growth Institute, Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Desember 2014. TEMPO/Subekti
Chairman Global Green Growth Institute, Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Jakarta, 8 Desember 2014. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta: Penguatan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya permintaan dolar di pasar domestik membuat rupiah terkoreksi tajam dalam sepekan belakangan ini. Pada transaksi pasar uang, Senin, 15 Desember 2014, nilai rupiah ditutup melemah 247 poin atau 1,98 persen ke level 12.714 per dolar AS. (Baca: Pelemahan Rupiah Lebih Parah dari 2008

Ekonom PT Bank International Indonesia Tbk Juniman menjelaskan, pelemahan rupiah saat ini lebih parah dibandingkan pada 2008. Pada periode itu, rupiah menyentuh 12.650 per dolar Amerika. Namun saat itu struktur perekonomian masih bagus dan ekonomi tumbuh di atas 6 persen. Sementara saat ini ekonomi melambat dan neraca perdagangan mengalami defisit. (Baca: Sebab Rupiah Jadi Mata Uang 'Sampah')

Presiden Joko Widodo mengaku telah mempersiapkan langkah mengatasi pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Ia yakin pelemahan rupiah tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan. Demi menahan laju penurunan rupiah, pemerintah menyiapkan langkah perbaikan kinerja perdagangan. (Baca: Strategi Jokowi Atasi Pelemahan Rupiah)

Salah satu strateginya, kata Jokowi, pemerintah bakal meningkatkan nilai ekspor di sektor industri dan menekan laju impor. Selain itu, menurut Jokowi, Bank Indonesia sudah melakukan intervensi pasar dengan guyuran dolar agar nilai tukar rupiah tidak semakin terpuruk. (Baca: Alasan Jokowi, Pelemahan Rupiah Tidak akan Lama)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, penguatan nilai tukar dolar Amerika terhadap mata uang dunia menjadi faktor utama penyebab melemahnya rupiah. "Kami menjaga fundamental ekonomi," ujarnya di gedung Kementerian Keuangan, sebelum melakukan rapat koordinasi kuota BBM, Rabu petang, 3 Desember 2014.

Beda Jokowi, beda pula gaya pemerintahan SBY dalam meredam kejatuhan rupiah. Pada 2008, ketika rupiah menyentuh 12.650 per dolar, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara terukur dan hati-hati. Prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian, sistem keuangan, dan prospek pertumbuhan ekonomi. (Baca: Rupiah Masuk Lima Besar Mata Uang Tak Dihargai)

Sebab itulah Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk meningkatkan BI Rate dalam rangka mencegah dampak dari kenaikan harga BBM dan bahan pangan terhadap kenaikan harga barang-barang lain serta ekspektasi inflasi masyarakat. suku bunga BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 8,50 persen pada triwulan II-2008.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pelemahan rupiah yang hampir menggiring Indonesia ke lembah krisis juga pernah terjadi pada 2013. Presiden SBY memerintahkan para menteri menjalankan paket kebijakan penyelamatan ekonomi terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan. (Baca: Lima Langkah SBY Antisipasi Krisis Keuangan Global)

Presiden pun meminta agar kepala daerah dilibatkan dalam mensukseskan pelaksanaan paket kebijakan tersebut. "Jangan lupa para gubernur juga diberitahu, dilibatkan, dengan demikian semua bekerja. Mari kita lakukan lagi langkah-langkah yang dulu kita lakukan pada 2008," kata Yudhoyono, saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. (Baca pula: SBY : Krisis Global Masih Mengancam Indonesia)

Paket itu meliputi paket kebijakan fiskal, moneter, pasar modal hingga industri. Paket ini juga akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memastikan defisit transaksi berjalan bisa terjaga di level aman. "Insentif akan diberikan, baik di tingkat Kementerian Keuangan maupun industri padat karya," kata Menteri Koordinator Perekonomian saat itu Hatta Rajasa.

PDAT | DRIYAN PUTRA | BOBBY CHANDRA

Baca Berita Terpopuler
Dua Sandera Tewas, Korban Teror di Australia 

Teror di Sydney, #illridewithyou Cegah Benci Islam 

Anang Minta Maaf Soal Tayangan Ashanty Melahirkan

Jokowi Panjat Menara Intai Perbatasan di Sebatik

Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

1 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

2 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

11 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

13 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

13 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

16 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.


Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

17 jam lalu

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H
Pengamat: Persoalan Tunggu Jakarta untuk Saingi New York setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Jakarta, setelah tak jadi ibu kota negara, tetap akan menjadi pusat bisnis dan bahkan digadang-gadang bisa semoncer New York.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

17 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024