TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Malang berencana mencari dana talangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun ini. Alasannya, Kabupaten Malang hanya menyiapkan anggaran Rp 30 miliar. Sedangkan KPU menyodorkan anggaran Rp 57 miliar untuk pelaksana pilkada dua putara dan Rp 15 miliar untuk Panitia Pengawas Pemilu.
"Kami berencana meminjam duit ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Bupati Malang Rendra Kresna, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Pemalang Minta Jadwal Pilkada Serentak Direvisi)
Dia menuturkan keputusan untuk meminjam uang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah salah satu opsi dalam rapat koordinasi dengan KPU dan Panwaslu pada Senin, 19 Januari lalu, untuk menambal kekurangan dana. Opsi lain, melakukan perubahan anggaran keuangan (PAK) dan mengajukan pinjaman ke bank.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tutur dia, memiliki kewajiban membantu menyukseskan pelaksanaan pilkada di kabupaten dan kota. Kewajiban itu tertuang dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-81 Tahun 2005 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
"Opsi meminjam ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan pilihan paling realistis karena pinjamannya tidak berbunga dan bisa, dicicil sehingga tidak memberatkan keuangan kami," ujar Rendra.
Baca Juga:
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Totok Hariyono, menilai pengajuan anggaran pilkada Rp 57 miliar masih sangat wajar untuk ukuran Kabupaten Malang sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Banyuwangi. Bekas wartawan itu menegaskan bahwa jumlah anggaran yang dimohonkan KPU Kabupaten Malang paling kecil di Jawa Timur. "Coba diperiksa saja di KPU masing-masing," tutur Totok. (Baca juga: Uji Publik Calon Kepala Daerah Dinilai Pemborosan)
Sepanjang tahun ini, KPU akan menggelar pilkada di 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota. Pelaksanaan pilkada di Provinsi Jawa Timur akan berlangsung di 13 kabupaten dan tiga kota, yakni Surabaya, Blitar, dan Pasuruan.
ABDI PURMONO
Berita Lain
KPK Diserang, Abdullah Hehamahua: Jangan Khawatir
PDIP Diserang Balik: KPK Pernah Panggil Megawati
Terkuak, Alasan Ali Turun Sebelum Tabrakan Maut
