TEMPO.CO, Cirebon - Sekitar 7 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cirebon, Jawa Barat terancam tidak bisa mendapatkan gaji. Seluruh pembiayaan dan pembangunan yang bersumber dari Anggaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tidak bisa terlaksana.
Penyebabnya, kepala bidang perbendaharaan yang berfungsi sebagai juru bayar posisinya masih kosong. Kabid sebelumnya, Eko Sambudjo telah diangkat menjadi kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Akibatnya, pencairan gaji PNS pun terancam tidak bisa dicairkan.
Menurut dia, pihaknya dengan berbagai cara mengupayakan agar gaji PNS tetap bisa cair. Namun Azis enggan menyebutkan upaya apa yang akan dilakukannya. "Hingga kini upayanya masih mentok," ujarnya. "Padahal dana tersebut sudah ada di APBD namun tetap tidak bisa digunakan."
Selain itu, semua pembiayaan dan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Cirebon belum bisa berjalan. Seperti pembayaran listrik, telefon, mamin (makan minum), beras untuk rakyat miskin hingga obat-obatan untuk puskesmas di Kota Cirebon. Termasuk sejumlah pembangunan infrastruktur yang dananya bersumber dari APBD.
Pada 5 November APBD 2015 Kota Cirebon telah ditetapkan. Dengan begitu, Januari 2015 semua pembangunan dan pembiayaan bisa terlaksana. Sekaligus untuk menghindari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Bahkan tagihan rumah sakit Ano Sutrisno dari tanggal 30 Januari 2014 hingga 7 Januari 2015 sebesar Rp 125 juta dari RS Siloam dan Rp 12 juta dari RS Pertamina Cirebon belum terbayar. Padahal tagihan dari RS Siloam itu selalu bertambah setiap minggunya.
Baca juga:
Anak Raja Abdullah Ini Ungkap Kekejaman Ayahnya
Brigjen Penangkap Bambang 2x Mangkir Diperiksa KPK
Biarkan Mbah Ronggo, Jokowi: Ini Cara Bantu KPK
Bukti Bambang KPK Tak Perintahkan Kesaksian Palsu
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
-
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
-
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
-
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
-
ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
-
Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron
12 jam lalu
Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti
1 hari lalu
Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya
2 hari lalu
Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
3 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya
9 hari lalu
Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.
Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta
10 hari lalu
Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.
Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes
18 hari lalu
Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh
PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza
21 hari lalu
PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya
28 hari lalu
Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran
29 hari lalu
Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.