TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menuding eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan percobaan suap dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Sebab, anggaran Rp 12 triliun sengaja dialokasikan oleh TAPD dalam bentuk kegiatan yang bisa ditentukan sendiri agar Dewan tak mengutak-atik anggaran tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai tudingan DPRD tersebut salah kaprah. Bahkan, ia menyebutnya sebagai fitnah. "Fitnah dari mana itu. Kepalang tanggung, bilang Gubernur DKI tanpa partai ini, dari mana dasarnya kita suruh dia isi seperti itu," katanya di Balai Kota, Selasa, 10 Februari 2015.
Ahok geram dengan manuver DPRD tersebut ujungnya menggangsir anggaran tersebut. "Sudah nanggung. Saya juga sudah kesal dengan cara main seperti itu," ucapnya. Buat dia, tak jadi masalah jika sikapnya menentang DPRD akan menambah musuh baru. "Saya bilang seribu musuh ditambah seribu musuh lagi sama."
Saking meradangnya, mantan Bupati Belitung Timur itu pun mengungkit dana siluman sebesar Rp 8,8 triliun dalam APBD berbentuk kegiatan titipan Dewan. Ahok mengklaim memiliki rincian kegiatan yang diajukan anggota DPRD itu. "Saya punya berkas Rp 8,8 triliun itu," katanya.
Ahok mengatakan sebagian dana Rp 8,8 triliun itu dialokasikan untuk membiayai sosialisasi. "Kami coret. Sekarang enggak boleh masukin sosialisasi," ucapnya. Menurut dia, dalam APBD 2015 tidak ada program yang aneh-aneh. Karena itu, dia memagari anggaran dengan sistem e-budgeting.
Menurut Ahok, sistem e-budgeting bisa menghemat anggaran sampai Rp 5 triliun. Penghematan diperoleh dari mencoret anggaran yang tidak perlu, seperti dana honorarium. "Makanya enggak sabar nunggu e-budgeting," ucapnya.
Ia pun menyatakan berani pasang badan jika sistem e-budgeting mendapat kecaman dari DPRD, atau bahkan penolakan. "Kalau e-budgeting ditolak, lebih baik enggak usah bahas anggaran. Saya tanpa e-budgeting enggak bisa kontrol, semuanya main. Dengan e-budgeting itu saya bisa lock. Kamu beli apa beli apa saya bisa lock."
Ihwal Kementerian Dalam Negeri yang menolak mengoreksi APBD 2015, Ahok mengatakan alasan penolakan itu bukan perbedaan draf yang diberikan kepada Dewan dengan draf yang dibahas di tingkat komisi. "Mana mungkin beda. Semua di komputer, kok. Yang jadi masalah itu mereka enggak terima dengan yang dibahas," ucap Ahok.
ERWAN HERMAWAN
