TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwajilan Rakyat Daerah Bangkalan, Fuad Amin Imron, berencana mengajukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengacara Fuad Amin, Firman Wijaya, mengatakan saat ini tim kuasa hukum sedang berdiskusi mempersiapkan gugatan praperadilan.
"Kapan gugatannya akan kami siapkan dulu, yang jelas kami ajukan ke Pengadilan Negeri di Jakarta," kata Firman saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Februari 2015.
Firman mengatakan semangat Fuad untuk mengajukan praperadilan muncul usai gugatan serupa yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dimenangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin lalu. Walhasil pengadilan menyatakan status tersangka Budi Gunawan tak sah.
Menurut Firman, putusan praperadilan Budi Gunawan seakan membuka jalan bagi sesama tersangka yang terjerat kasus korupsi. Terlebih, bagi mereka yang menganggap proses penetapan tersangka oleh penegak hukum tak wajar. "Putusan Hakim Sarpin Rizald memang bukan yurisprudensi, tapi bisa jadi legal trend bagi pencari keadilan," kata dia.
Kubu Fuad Amin, Fuad melanjutkan, akan menggunakan penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan KPK sebagai objek gugatan praperadilan. Firman menganggap penetapan tersangka Fuad janggal karena penyidik KPK mengaku memperoleh laporan dari masyarakat. "Laporan masyarakat itu maksudnya siapa? Jangan sampai kasus ini bermula dari isu dan politik," kata Firman.
Sebelumnya, Fuad ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK pada awal Januari lalu. Fuad ditangkap pada awal Desember 2014, ketika anak buahnya, Rauf, tertangkap tangan memeriksa suap Rp 700 juta dari Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Djatmika. Dalam penggeledahan rumah Fuad, KPK menemukan uang tunai Rp 4 miliar dan puluhan rekening dengan nilai total lebih dari Rp 100 miliar.
INDRA WIJAYA
