TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat untuk menilai dua versi anggaran yang beredar. Dua versi dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) itu kini diunggah di situs pribadinya, Ahok.org, Selasa, 3 Maret 2015.
Dua versi anggaran itu adalah anggaran milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan anggaran versi DPRD. Dalam laman Ahok kategori APBD tersebut terdapat dua versi RAPBD dengan judul "PEMPROV DKI JAKARTA 2015" dan "DPRD DKI JAKARTA 2015" yang masing-masih memiliki dua link untuk diunduh.
Kedua versi tersebut memiliki format berkas yang terkompresi (zip) di mana versi Pemprov berukuran 34,5 megabita, sedangkan versi DPRD berukuran 3,6 megabita. Perbedaan lainnya, file pemprov menggunakan format PDF, sementara file DPRD menggunakan format Excel.
Ahok tidak hanya mengunggah dua versi RAPBD itu ke situs pribadinya Ahok.org. Juga ke situs resmi Pemprov DKI: Jakarta.go.id. Di dua situs itu, dua versi anggaran bisa diunduh. "Biar masyarakat yang menilai, bagaimana postur anggaran duit rakyat," kata Ahok menjelaskan kepada Tempo, Selasa, 3 Maret 2015
Tim Angket DPRD memang kebakaran jenggot karena Ahok membeberkan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang disisipkan dalam APBD 2015 melalui usulan sebanyak 48.000 kegiatan. Upaya penyusupan anggaran oleh oknum Dewan ini tetap dilakukan kendati telah menerapkan sistem elektronik (e-budgeting).
Ahok telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelidiki penggelembungan dana itu. Gubernur Ahok juga melaporkan dugaan korupsi ini ke KPK dan memberikan dokumen ke Kementerian Dalam Negeri.
WDA
