TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Pemberian dana hibah yang terlambat dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada daerah penyangganya seperti Tangerang Selatan membuat sejumlah pembangunan menjadi terhambat.
Keterlambatan hibah dari Jakarta itu disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, saat ditemui di kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
"Kami masih menunggu kepastian dari pemerintah DKI terkait dana hibah yang akan diberikan, kami menunggu kepastian sampai dengan pertengahan tahun ini," kata Benyamin, Rabu 11 Maret 2015. "Apabila dana hibah belum juga diberikan, nanti pembangunan yang menggunakan dana hibah akan kami ajukan di Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) murni 2016."
Menurut Benyamin, dana hibah yang akan diberikan pemprov DKI Jakarta kepada pemkot Tangsel nantinya akan dipakai untuk merehabilitasi terminal Pondok Cabe. Selain itu, uang hibah itu dipakai membenahi kawasan yang sering banjir.
"Buat kami dari manapun sumber dananya, membangun terminal Pondok Cabe itu penting. Karena nantinya terminal tersebut akan dibangun terminal tipe A nasional antar provinsi," ungkapnya.
Sebelumnya kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangsel, Teddy Meiyadi mengungkapkan bahwa dana hibah yang berjumlah Rp 74,8 miliar akan digunakan untuk memperbaiki terminal Pondok Cabe serta membenahi banjir di kota Tangsel.
Dana itu dibagi menjadi, Rp 10 miliar untuk membenahi tanggul, selokan, serta memperbanyak tendon, sedangkan Rp 64,8 miliar untuk perbaikan terminal Pondok Cabe.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tangsel Sukanta, khawatir kisruh rancangan APBD Jakarta antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan dewan, membuat dana hibah batal dikucurkan.
"Kami khawatir pembangunan terminal Pondok Cabe terancam batal. Ini terkait pengesahan APBD DKI yang masih berpolemik," kata Sukanta saat dihubungi.
MUHAMMAD KURNIANTO
