TEMPO.CO, Jakarta - Selain menyusun kepengurusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2015-2020, Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, menelurkan sejumlah sikap politik yang dibacakan dalam penutupan kongres tersebut. Salah-satunya, PDIP menghendaki Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019 dilakukan secara serentak.
"Kami mendorong Presiden yang sejak awal sudah mempunyai ikatan kerja sama ideologis dengan partai politik di DPR,” demikian pernyataan yang dibacakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Sabtu, 11 April 2015.
Hasto menyatakan kerja sama ideologis ini akan menciptakan pemerintahan yang kuat dan efektif. Hal ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang kesulitan membangun kerja sama politik dengan perwakilan partai di parlemen. Dia melanjutkan, penyebab munculnya kesulitan ini adalah tidak adanya korelasi yang signifikan antara partai pemenang pemilu dan presiden terpilih.
Ihwal kesulitan itu, Hasto mengatakan PDIP terus mendukung penyederhanaan partai politik melalui pembatasan hak partai untuk mengikuti pemilu dan menduduki parlemen.
“Negara harus membangun parliamentary threshold pada semua tingkatan pemerintahan,” kata Hasto saat membacakan sikap PDIP.
Kata Hasto, PDIP menegaskan perlunya pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. "Komisi Pemilihan Umum harus diatur sebagai lembaga pelaksana pemilu tanpa kewenangan mengambil kebijakan politik."
Karena itu, dia melanjutkan, perekrutan anggota KPU harus mengedepankan syarat-syarat keahlian khusus yang menekankan pada profesionalitas.
ROFIQI HASAN
