TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat bertekad mengegolkan pembangunan gedung baru. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, pembangunan gedung itu bagian dari program reformasi DPR.
“Reformasi DPR adalah kebutuhan zaman yang harus dipikul DPR periode ini," kata Fahri, yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Implementasi Reformasi Birokrasi, dalam pidato paripurna, Rabu, 20 Mei 2015.
Ada tujuh program yang disebut sebagai program reformasi DPR. Pertama, pembangunan alun-alun demokrasi. Alun-alun demokrasi berbentuk plasa atau ruang terbuka tempat masyarakat berdemonstrasi dan menyatakan pendapat.
“Akan ada plasa di mana kebebasan menyatakan berpendapat dilindungi, aman, dan damai, tanpa ketegangan dengan aparat,” ujar Fahri.
Fahri berjanji DPR akan menemui kelompok pengunjuk rasa untuk mendengar aspirasi mereka. “Itu harus. Apa gunanya mereka berdemo kalau tidak didengar. Makanya kami beri tempat,” ucapnya.
Program kedua adalah pembangunan museum dan perpustakaan. "Gedung Bundar adalah heritage yang harus dijaga dan jadikan ikon nasional," tutur Fahri.
Program ketiga, DPR akan membangun jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR sehingga lebih mudah mengunjungi ruang sidang, museum, dan perpustakaan.
Berikutnya, DPR akan membangun visitor center yang bisa menampung pengunjung harian. Ruangan itu terletak di basement gedung DPR dan berisi beberapa fasilitas publik, seperti bank, kantor pos, toko suvenir.
Selain itu, DPR membentuk pusat kajian legislasi, penelitian, dan kebijakan publik. Selanjutnya DPR bakal membangun ruang anggota dan tenaga ahli sesuai dengan standar undang-undang. "Karena tak terstruktur, jadi anggota berlomba kreatif mendesain ruangan," kata Fahri.
Tak hanya membangun ruang anggota baru, Fahri mengatakan pihaknya bakal mencanangkan kawasan integrasi bagi anggota Dewan. "Terintegrasi antara tempat tinggal, yang bisa jadi tempat kunjungan dan sumber pengetahuan."
Biaya program ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 dan 2016. Adapun kuasa pengguna anggarannya adalah Sekretaris Jenderal DPR.
PUTRI ADITYOWATI
