Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rhoma Irama dan Partai Idaman, Begini Peluangnya di Pemilu  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Rhoma Irama, Ketua Umum Idaman. foto : istimewa
Rhoma Irama, Ketua Umum Idaman. foto : istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris memprediksi Partai Idaman yang dibentuk oleh biduan dangdut Rhoma Irama bakal sulit mendapat dukungan signifikan pada Pemilihan Umum 2019. (Baca: Rhoma Irama Bikin Partai Idaman, Pengamat: Mungkin Ada yang Tergila-gila)

"Karena perubahan dukungan konstituen berlaku sangat cepat. Pendukung Rhoma Irama sebagai penyanyi akan berbeda dengan pendukungnya ketika Rhoma sebagai politikus," kata Syamsuddin Haris saat dihubungi Tempo, Sabtu siang, 11 Juli 2015. (Baca pula: Rhoma Irama dan Partai Idaman, Pelampiasan Rasa Kecewa?)

Berita Angeline Dibunuh
Begini Sandiwara Margriet yang Bikin Tetangga Geram
Kasus Angeline: Pengakuan Pria Sydney Pojokkan Putri Margriet

Menurut Syamsuddin, Rhoma berhak mendirikan partai sesuai hak politiknya. Namun Syamsuddin berharap Rhoma tidak mencampuradukkan kekuasaan dalam bermusik dan berpolitik. "Mungkin ada pengagum tergila-gila dengan dia, tapi dalam pemilu bagaimana?" (Baca: Rhoma Irama Bentuk Partai Idaman, Haus Kekuasaan?)

Rohma seperti tak kapok menjajal peruntungan di dunia politik. Jumat, 10 Juli 2015, ia mendirikan Partai Idaman. Sebelumnya, si Raja dangdut berkali-kali gagal menjadi calon presiden. Rhoma sejak 1977 adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan.

Kiprahnya selama di PPP mampu menyedot pendukung lewat atraksi dakwah dan politik. Namun, pada 1997 Rhoma aktif menjadi juru kampanye Partai Golkar. Banyak pendukung Rhoma di PPP yang kecewa. Namun, pada pemilu 2009, Rhoma lompat balik ke PPP. (Baca pula: Tidak Kapok Berpolitik, Rhoma Dirikan Partai Idaman)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendiri grup Sonet itu digadang-gadang akan diusung menjadi calon presiden oleh partai berlambang Kaabah. Namun, pencalonan gagal karena PPP menilai elektabilitas Rhoma kalah dibandingkan dengan Suryadharma Ali, yang juga mantan Menteri Agama.

Menjelang pemilu 2014, Rhoma mendeklarasikan mendukung Partai Kebangkitan Bangsa. Sayangnya, dukungan ini bertepuk sebelah tangan. Ia kecewa karena tak menjadi bakal calon presiden dari PKB yang saat itu berkoalisi dengan PDI Perjuangan. (Simak: Raup Rp 300 Juta, Rhoma Irama Penerima Royalti Terbesar)

PUTRI ADITYOWATI

Berita Terpopuler
Ngelencer, Ahok Damprat Wali Kota Jakarta Barat
Gugatan Ical Kandas di PTTUN, Agung Kembali Kuasai Golkar
Ini Akik Jenis Baru dari Fosil Kerang  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

9 hari lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

12 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

14 hari lalu

Mantan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) menyapa warga saat acara perpisahan akhir masa jabatan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa 5 September 2023. Acara serah terima jabatan dan perpisahan Gubernur Sumut tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD, simpatisan dan ribuan warga dari berbagai komunitas sebagai bentuk ucapan terimakasih atas pengabdian selama periode 2018-2023. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.


Deretan Lagu Lebaran dari Ismail Marzuki sampai Bimbo dan Rhoma Irama

26 hari lalu

Ismail Marzuki (Wikipedia)
Deretan Lagu Lebaran dari Ismail Marzuki sampai Bimbo dan Rhoma Irama

Lagu-lagu lebaran identik dengan hari kemenangan, berikut deretan lagu Lebaran karya Ismail Marzuki sampai Bimbo dan Rhoma Irama.


Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

39 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.


Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

39 hari lalu

Joe Biden dan Donald Trump dalam debat kandidat Presiden AS, 23 Oktober 2020.  REUTERS/Jim Bourg/Pool
Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

44 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

45 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

47 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

47 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?