TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah terhadap kebijakan pengalihan subsidi BBM. Pemerintah sejak Oktober telah mencabut subsidi bagi BBM jenis Premium dan menetapkan pola subsidi tetap untuk BBM jenis solar.
Namun penetapan harga Premium yang semakin tidak fleksibel dan sinkron terhadap harga minyak dunia membuat keberlanjutan kebijakan tersebut dipertanyakan. Jokowi mengakui kebijakannya menurunkan subsidi BBM di awal pemerintahan tidak populer. Namun, ia menegaskan, kebijakan itu krusial untuk mengalihkan belanja pemerintah dari sektor konsumtif ke sektor produktif.
“Pemerintah seakan-akan tidak berpihak pada rakyat, tapi moral politik saya membuat saya harus bertindak dan menghentikan praktek yang tidak benar,” kata Presiden dalam pidato kenegaraan di gedung DPR/MPR, Jumat, 14 Agustus 2015.
Jokowi menjelaskan dana yang sebelumnya habis untuk subsidi BBM kini dialihkan untuk pembangunan dan memperkuat jaring pengaman sosial. Dana pengalihan subsidi BBM, ujarnya, membuat perlindungan sosial bisa dikelola secara berkelanjutan, menggerakkan sektor usaha mikro, dan memperbaiki infrastruktur Indonesia.
“Memang untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup kita, tapi untuk jangka panjang pada saatnya nanti akan berbuah manis,” katanya.
