TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Pertamina untuk dimintai kejelasan ihwal harga jual Premium. “Kami ingin menanyakan kenapa Pertamina menjual bensin tidak sesuai dengan harga keekonomian saat ini. Kok, malah negara tetangga menjual lebih murah daripada kita?” kata Ketua Komisi VI DPR, Ahmad Hafisz Tohir, di Kompleks Parlemen, Selasa, 6 Oktober 2015.
Sebelumnya, Komisi VI DPR pernah memanggil Pertamina terkait dengan masalah ini. Namun Hafisz menyatakan hasil datanya masih perlu dikuatkan lagi. Ia berencana memanggil kembali Pertamina setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selesai diputuskan dalam sidang paripurna. “Mungkin setelah tanggal 20 Oktober nanti,” ucapnya.
Selain masalah harga BBM, ujar Hafisz, Komisi VI DPR akan mempertanyakan soal kerugian yang dialami Pertamina. Sebagai badan usaha milik negara yang menerima dana public service obligation (PSO), tutur Hafisz, seharusnya Pertamina tidak boleh rugi karena ada dana perimbangan tersebut. “Kalau dia rugi Rp 2.000 saja, itu diganti dengan PSO.”
Hafisz menjelaskan, Komisi VI DPR juga sudah memanggil tiga bank BUMN yang terjerat utang ke Cina. Selain itu, mereka memanggil PT Garuda Indonesia terkait dengan rencana pembelian 21 white fleet. “Kita akan memanggil mitra-mitra kita yang memiliki persoalan mempersulit ekonomi,” katanya.
MAYA AYU PUSPITASARI
