Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

REKAMAN CALO FREEPORT, Setya Juga Sebut Mega dan Prabowo  

image-gnews
Massa yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan DPR mengenakan topeng Ketua DPR RI Setya Novanto saat aksi mengejar yang Setya dikawasan Sarinah, Jakarta, 29 Novemebr 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Massa yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan DPR mengenakan topeng Ketua DPR RI Setya Novanto saat aksi mengejar yang Setya dikawasan Sarinah, Jakarta, 29 Novemebr 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh disebut dalam rekaman lengkap yang diduga merupakan percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid.

Mereka diduga tak hanya mencatut nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga disebut-sebut.

Koran Tempo edisi hari ini menulis bahwa nama Megawati, misalnya, muncul ketika Setya Novanto dalam rekaman itu menyinggung pemilihan Kepala Polri. Politikus Partai Golkar itu menyebutkan soal hasil dari kerja samanya dengan Riza Chalid dan Luhut dalam meredam ketegangan politik dalam pemilihan awal Januari lalu. Mega dan Fraksi PDI Perjuangan di DPR ketika itu ingin Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun Jokowi menolak.

“Kuncinya kan ada di Pak Luhut, ada saya. Nanti lempar-lemparan. Ada dia (Riza Chalid) strateginya,” kata Novanto dalam rekaman yang diperdengarkan kepada Tempo.

Baca juga:
Rekaman Novanto: Nama Megawati Disebut? Ini Pesan Dia ke MKD
Transkrip Rekaman: Jokowi Nekat Nyetop Freeport, Jatuh Dia

Adapun Prabowo disebut-sebut bersama petinggi Koalisi Merah Putih. Dalam rekaman, Riza disebut meredam ketegangan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Luhut, yang sudah berada di pemerintahan, diminta mempertemukan mereka dengan Jokowi.

“Coba Pak Luhut sampaikan ke Jokowi. Kalau mau sepakat begitu, kita dukung Jokowi-JK supaya sukses. Nanti 2019, ceritanya lain,” kata Novanto dalam rekaman itu. “Makanya Pak, DPR enggak pernah ganggu Jokowi. Malah yang enggak mendukung Jokowi itu PDIP.”

Isi rekaman versi lengkap pembicaraan Novanto, Riza, dan Maroef itu beredar pada Senin lalu. Durasi rekamannya 1 jam 20 menit 17 detik. Sebelumnya, sebagian isi rekaman versi pendek telah beredar ke publik dalam bentuk transkrip pembicaraan berdurasi 11 menit.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pernah membenarkan isi transkrip versi pendek itu. Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, yang telah menerima kiriman foto dari Tempo yang berisi sebagian transkrip rekaman versi lengkap pada Senin lalu, membenarkan isi percakapan itu sama dengan yang telah didengarnya.

Luhut mengatakan dia tak merasa tercemar meski namanya disebut 66 kali dalam pembicaraan tersebut. “Ya, silakan saja, mau disebut 100 kali juga silakan,” kata Luhut di kantornya, Selasa, 1 Desember 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mendorong Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) mengungkap kasus ini. Ia meminta Golkar tak ikut campur dalam kasus yang menjerat kadernya itu. “Jika terbukti, ini skandal terbesar di negeri ini," kata Kalla kemarin.

Politikus PDI Perjuangan, Junimart Girsang, tak tahu nama Megawati ikut disebut-sebut dalam percakapan Novanto. "Saya belum dengar rekaman yang panjang," katanya.

Begitu pula Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo. "Rekaman yang diberikan kepada MKD hanya 11 menit dan tak ada nama Prabowo."

TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA |INDRA WIJAYA | FRANSISCO | PUR

Baca juga:
3 Hal Ini Bikin  Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat



Kasus Saham Freeport; Setya Novanto: "..... oleh tempovideochannel


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

19 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

20 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

20 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

2 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.