TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Diketahui ada 16 kementerian dan lembaga yang masuk dalam kategori nilai paling rendah dalam penilaian. "Yang nilainya rendah karena tak ada laporan kinerja, enggak ada hasil evaluasi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat ditemui di kantor Kemenpan-RB, Senin, 4 Januari 2016.
Kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai rendah, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemuda dan Olahraga; serta Kejaksaan Agung. Yuddy menjelaskan, kementerian dan lembaga yang memiliki nilai rendah karena tidak memiliki perencanaan yang terdokumentasi dengan baik, tidak adanya dokumen tentang kinerja para pegawainya, serta tidak adanya dokumen mengenai keberhasilan penggunaan anggaran tahun ini dan sebelumnya.
Menurut Yuddy, jika ada kementerian atau lembaga yang ingin memperbaiki penilaiannya pihaknya siap untuk memberikan bantuan tim untuk melakukan briefing. "Yang paling utama institusi bersangkutan lakukan perbaikan."
Namun Yuddy menyangkal apa yang dilakukan kementeriannya ini dikatakan sebagai alasan bagi Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle terhadap jajaran menteri-menteri di Kabinet Kerja. "Tak ada kaitan dengan reshuffle, karena hal itu sepenuhnya ada di tangan Presiden."
DIKO OKTARA