Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Alasan Heru Budi Stop Proyek ITF Sunter yang Diminta Jokowi untuk Dilanjutkan

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkap alasan tidak melanjutkan proyek ITF Sunter meski diminta Jokowi untuk dilanjutkan.

28 Juli 2023 | 17.39 WIB

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai menanam pohon di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 7 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Perbesar
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai menanam pohon di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 7 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa tipping fee atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah ke pihak pengolah sampah menjadi alasan pihaknya tidak melanjutkan pembangunan Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

“Kalau saya boleh-boleh saja ITF itu tapi Pemda DKI nggak sanggup memberikan tipping fee,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI fokus terhadap pengembangan refuse-derived fuel (RDF) plant di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat.

“Kami silakan aja kalau (Jakpro) ada B2B, melakukan ITF tanpa Fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP) ya silakan aja,” ujarnya.

Senada dengan Heru Budi, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menyampaikan bahwa secara kebijakan Pemprov tidak akan melanjutkan ITF. “Kalau bicara masalah teknologi saya pikir kedua-duanya teknologinya sama-sama baik,” katanya kepada Tempo di Ruang Kerja Sekda DKI, Rabu malam, 26 Juli.

Dia pun mengatakan bahwa pemberhentian pembangunan proyek ITF Sunter ini sudah diketahui oleh Presiden Jokowi yang sebelumnya meminta untuk segera memulai pengerjaan proyek. “Kita sudah laporkan itu (kepada Presiden). Informasi yang saya peroleh dari Pak Gub, intinya buat Pak Presiden itu permasalahan sampah di DKI teratasi,” katanya.

Menurut Joko Agus, keputusan itu diambil karena ada hal yang menjadi permasalahan dalam pembangunan ITF, yaitu Pemprov DKI harus mengeluarkan investasi dan tipping fee.

“Kita harus investasi, kita juga bayar tipping fee jumlahnya sangat besar berkisar antara Rp 580 perton sampai dengan Rp 1 juta dan itu akan selalu naik di setiap periode, bisa setiap tahun, bisa dua tahun itu akan selalu naik,” ucap Joko Agus.

Sementara itu, kata Sekda, RDF ini bisa digunakan sebagai pengganti batu bara, yaitu sampah berkalori tinggi yang berkisar antara empat ribu bisa sampai dengan tujuh ribu kalori, kemudian dipadatkan.

Menurutnya, produk olahan sampah ini bisa menjadi substitusi batubara, sehingga bisa digunakan sebagai bahan pembuat semen. “Off taker nya sudah ada, yaitu Indocement dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI). Mereka beli bukan gratis, RDF itu bukannya kita mengeluarkan uang saja, tetapi kita mendapatkan pendapatan dari situ,” ujar anak buah Heru Budi itu.

Mutia Yuantisya

Alumnus Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang ini memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2022. Ia mengawalinya dengan menulis isu ekonomi bisnis, politik nasional, perkotaan, dan saat ini menulis isu hukum dan kriminal.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus