Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri diduga sudah membuat daftar nama pegawai yang akan didepak sejak November 2020. Ia ditengarai memaksa pemimpin KPK yang lain menyetujui tes wawasan kebangsaan dan menyelundupkan pasal tersebut dalam peraturan KPK. Penyingkiran 75 pegawai menyempurnakan pelumpuhan lembaga antirasuah itu. 
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Tes wawasan kebangsaan diduga dirancang sejak awal untuk membuang pegawai yang berseberangan dengan pimpinan KPK. Indikasinya, proses penyusunan peraturan komisi tentang tes tersebut juga janggal.
Pimpinan KPK sudah memegang nama pegawai yang akan didepak sejak November 2020. Penyelidik Harun Al Rasyid mendapat informasi tersebut dari dua pemimpin KPK, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango.
Mengabaikan instruksi Presiden Joko Widodo, Ketua KPK Firli Bahuri berkukuh memecat 51 pegawai. Sebelumnya, Istana mengontak seorang pejabat KPK dan mengatakan bahwa Presiden tak setuju jika hasil TWK dipakai sebagai dasar untuk memecat pegawai.
SETELAH mengetahui namanya tak lulus tes wawasan kebangsaan, Harun Al Rasyid mengirimkan pesan WhatsApp kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri pada Selasa, 25 Mei lalu. Ia ingin menagih hadiah yang pernah dijanjikan Firli pada 2018. “Hari ini saya mengingatkan janji sahabatku. Berikanlah hak terbaik untuk diriku dan 74 orang sahabat kita,” kata Harun menirukan kembali isi pesan itu, Kamis, 27 Mei lalu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
