Tak Bergigi Limitasi di Sektor Industri

Petugas masih mendapati banyak kantor yang buka dan melanggar aturan PPKM darurat. Pemerintah akan mengubah kategori perusahaan sektor esensial dan kritikal.

8 Juli 2021 | 00.00 WIB

Perbesar

Suasana pusat perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pemerintah DKI Jakarta terus mengawasi kepatuhan badan usaha terhadap penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Sejumlah perusahaan sektor non-esensial dan non-kritikal tetap meminta pegawainya bekerja di kantor selama pengetatan limitasi.
Perusahaan yang nekat menerabas aturan PPKM darurat biasanya karena telanjur terikat kontrak dengan pihak lain.

JAKARTA – Banyak perusahaan sektor non-esensial dan non-kritikal di Jakarta yang masih meminta pekerjanya masuk kantor. Pelanggaran aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat itu mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memeriksa penerapan larangan tersebut.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

ppkm-darurat

covid-19

Gangsar Parikesit

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014. Liputannya tentang kekerasan seksual online meraih penghargaan dari Uni Eropa pada 2021. Alumnus Universitas Jember ini mendapatkan beasiswa dari PT MRT Jakarta untuk belajar sistem transpotasi di Jepang.

Edisi 4 Mei 2025