Beragam Usul Pajak Aset Digital

Asosiasi pedagang aset kripto mengusulkan tarif PPh final 0,05 persen. Separuh dari pajak yang dikenakan di pasar modal.

11 Januari 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Pemain kripto memantau pergerakan Bitcoin di Jakarta, 20 Mei 2021. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pelaku industri menanti kejelasan aturan pajak uang kripto dan non-fungible token (NFT).
Pajak bisa menjadi legitimasi untuk industri aset digital, seperti uang kripto, NFT, dan ekosistemnya.
Skema PPh final dianggap tidak bisa membuat penerimaan pemerintah optimal.

JAKARTA – Pelaku industri aset digital menanti kejelasan aturan pajak khusus untuk uang kripto dan non-fungible token (NFT). Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang juga Chief Operating Officer Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, meminta pemerintah merancang ketentuan pajak yang mudah diterapkan oleh pelaku industri ini.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

non-fungible-token-nft

kripto

pajak

Ghoida Rahmah

Bergabung dengan Tempo sejak Agustus 2015, lulusan Geografi Universitas Indonesia ini merupakan penerima fellowship Banking Journalist Academy batch IV tahun 2016 dan Banking Editor Masterclass batch I tahun 2019. Pernah menjadi juara Harapan 1 Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan di 2016 dan juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Media Cetak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Menjadi Staf Redaksi di Koran Tempo sejak 2020.

Edisi 11 Mei 2025