Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Kementerian Desa hampir selalu dipimpin oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa.
Sebagian pendamping desa juga terafiliasi dengan PKB.
Terjadi keterlambatan pengiriman honor pendamping desa pada triwulan pertama tahun ini.
PERINGATAN disampaikan Ketua Komisi Perdesaan Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus dalam rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin, 15 Maret lalu. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta rekrutmen pendamping desa tak boleh didasari kebijakan politis. “Kalau politis, kinerja pendamping desa jeblok, nama PKB yang tidak baik,” kata Lasarus menceritakan kembali pernyataannya kepada Tempo pada Sabtu, 10 April lalu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
