Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
JAKARTA – Agenda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) ditengarai sebagai upaya mempreteli kewenangan lembaga pengadil undang-undang. Apalagi MK beberapa kali membatalkan sejumlah undang-undang yang disahkan DPR dan pemerintah.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo