Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KESIMPULAN itu berkali-kali muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan tersebut merupakan hasil audit lembaga auditor negara itu pada 2017 terhadap pengelolaan dana otonomi khusus Papua bidang infrastruktur dan kesehatan tahun anggaran 2015 dan 2016. "Pemerintah Provinsi Papua tidak melakukan monitoring yang tepat terhadap distribusi Kartu Papua Sehat (KPS)," demikian bunyi kesimpulan itu.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
