Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Kelompok masyarakat sipil menilai masih terdapat banyak masalah dalam draf terakhir Rancangan KUHP yang dibahas Panitia Kerja DPR.
Aliansi Nasional Reformasi menyatakan ada banyak kemunduran dalam RKUHP.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menduga revisi Undang-Undang KPK sengaja dilakukan untuk melemahkan KPK.
STATUS yang diunggah seorang politikus di akun media sosialnya membuat geger awak Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 16 September lalu. Sang politikus menulis bahwa Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dewan Perwakilan Rakyat baru saja menyelesaikan pembahasan terakhir RKUHP di Hotel Fairmont, Jakarta, 15 September malam.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
