Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Metode omnibus law dalam revisi UU PPP banyak kekurangan.
Partisipasi publik terancam terhambat dalam pembuatan regulasi.
UU Cipta Kerja menjadi contoh penggunaan omnibus yang serampangan.
JAKARTA – Pengaturan metode omnibus dikhawatirkan menghasilkan seabrek persoalan pada sistem peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Tak hanya terhadap sistem legislasi, penegakan demokrasi Indonesia juga bisa terancam jika teknik mengubah dan mencabut materi sejumlah peraturan dalam satu produk regulasi baru itu dipakai secara serampangan.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
