Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Meskipun akun Teater Utan Kayu sudah bisa diakses lagi, Justina Ayu Utami masih terheran-heran atas alasan di balik lenyapnya kanal YouTube yang ia kelola itu pada Jumat, 10 November lalu. YouTube, kata dia, beralasan menutup akun tersebut lantaran memuat konten terlarang. “Akun kami disebut mengandung spam dan scam,” kata Ayu kepada Tempo, Sabtu, 11 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yang bikin Ayu bertanya-tanya, bagaimana tudingan itu bisa dialamatkan ke akun Teater Utan Kayu. Akun ini tidak pernah mengirim pesan secara masif kepada pihak lain ataupun menyisipkan tautan lain. Konten-kontennya juga tak berisi segala bentuk penipuan finansial, seperti skema ponzi dan promosi komersial lain. “Konten kami berisi filsafat dan pemikiran,” kata Ayu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dibuat pada Mei 2018, akun Teater Utan Kayu selama ini berisi dua program tayangan utama, yaitu “Philosophy Underground” dan “Beranda Filsafat”. Dua ragam konten ini mengulas dan mendiskusikan pemikiran para filsuf lintas zaman dan kerap ditautkan dengan konteks masa kini. Akun ini diikuti oleh 4.820 pengguna YouTube.
Tiga pekan terakhir, akun Teater Utan Kayu menggulirkan program baru, “Beranda Politik”, berupa tayangan diskusi yang digelar oleh Komunitas Utan Kayu di Jalan Utan Kayu Raya, Matraman, Jakarta Timur.
Dalam tayangan perdananya, Jumat, 27 Oktober lalu, program tersebut mengundang budayawan Goenawan Mohamad sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk “Demokrasi dan Ancaman Terhadapnya”. Sedangkan dalam konten berikutnya, pada Senin, 6 November lalu, diskusi yang diadakan Teater Utan Kayu itu mengundang Bivitri Susanti. Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera ini mengulas buku Jimly Asshiddiqie berjudul Oligarki dan Totalitarianisme Baru.
Ayu Utami di Komunitas Utan Kayu, Jakarta, 29 Desember 2022. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dua konten itulah yang terakhir ditayangkan akun Teater Utan Kayu sebelum menghilang pada Jumat pekan lalu. Manajemen YouTube belakangan mengembalikan akun tersebut setelah menerima upaya banding yang diajukan Ayu dan rekan-rekannya. “Tampaknya ada serangan komplain terhadap akun kami sehingga YouTube menghapusnya,” kata Ayu. “Tapi, setelah memeriksa konten kami, manajemen YouTube tidak menemukan kesalahan.”
Ayu enggan menduga-duga siapa saja pelapor palsu yang menyerang akun Teater Utan Kayu. Dia hanya curiga kejadian ini berhubungan dengan program “Beranda Politik”. Dua tayangan diskusi perdana program tersebut, kata dia, memang mengkritik situasi politik terbaru. “Semuanya memang kritis terhadap Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan politik dinasti,” kata Ayu.
Anwar Usman adalah hakim konstitusi yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Institusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa, 7 November lalu, menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan MK dalam perkara uji materi pasal tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tersebut sejak awal menuai kritik karena dianggap membukakan jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, dalam pemilihan presiden 2024. Posisi Anwar dalam penanganan perkara ini dianggap sarat konflik kepentingan. Pasalnya, Anwar juga paman Gibran sejak ia menikahi adik Jokowi pada pertengahan tahun lalu.
Kejanggalan juga dialami Soegeng Rahardjo Djarot atau biasa dikenal dengan Eros Djarot, budayawan yang juga Ketua Umum Gerakan Bhinneka Nasionalis. Konten bincang-bincang yang diunggah di akun YouTube GBN TOP TV hilang dari peredaran dua pekan lalu. “Setelah menyiarkan obrolan yang mengkritik Jokowi dan keluarga,” kata Eros.
Eros berupaya menghubungi sejumlah koleganya di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencari informasi penyebab hilangnya semua konten di akun GBN TOP TV. Dia juga bertanya kepada pihak YouTube.
“Mereka mengatakan bukan mereka yang melakukan. Bisa jadi karena ada laporan publik, lalu secara otomatis di-shut down,” ujarnya. “Anehnya, seluruh konten dihapus semua. Hebat, kan?”
Eros Djarot tampil di kanal YouTube GBN TOP TV. TEMPO/Ijar Karim
Eros tak mau ambil pusing dengan penghapusan konten tersebut. “Kami buka baru, pakai akun baru. Kita lawan, jangan kasih kendor,” ujar mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia itu.
Tempo berupaya meminta klarifikasi ihwal penutupan dan penghapusan konten yang memuat isu politik tersebut kepada Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Indonesia dan Asia Selatan Danny Ardianto. Namun ia meminta pertanyaan Tempo itu dikirim melalui e-mail kepada Manajer Komunikasi Google Indonesia Feliciana Wienathan. Namun, hingga tadi malam, Feliciana belum menjawab pertanyaan Tempo.
Melalui pesan WhatsApp, Danny sempat memberikan informasi bahwa kanal YouTube Teater Utan Kayu sudah bisa diakses lagi sejak Jumat lalu. Danny belum menjawab pertanyaan tentang hilangnya konten-konten di akun GBN TOP TV.
Intimidasi Tak Hanya di Jagat Digital
Teror yang terstruktur dialami Melki Sedek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Akhir Oktober lalu, Melki menerima kabar dari guru SMA Negeri 1 Pontianak, tempatnya dulu belajar. Sejumlah orang mengenakan seragam polisi mendatangi sekolah tersebut untuk menanyakan alamat rumah Melki di Pontianak.
Melki lantas menghubungi keluarganya. Sang ibu mengabarkan informasi serupa. “Ada dua orang datang ke rumah menanyakan beberapa hal tentang saya dan keluarga,” kata Melki kepada Tempo, Sabtu lalu. “Salah satunya menggunakan seragam loreng.”
Melki mengatakan selama ini para pengurus BEM UI sering mengalami intimidasi, seperti panggilan telepon dan pesan dari orang tak dikenal. “Akun X (dulu Twitter) BEM UI sampai hari ini juga diretas,” ujarnya. Di luar serangan digital, kata Melki, kegiatan BEM UI kerap dihambat oleh aparat keamanan.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, 26 Maret 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Namun intimidasi yang terjadi belakangan ini semakin masif hingga menyasar keluarga dan orang terdekat di lingkaran para mahasiswa seperti yang dialami Melki. Mahasiswa Fakultas Hukum UI ini tak mengetahui pasti penyebabnya. Menurut Melki, rangkaian teror akhir-akhir ini terjadi setelah ia dan BEM UI menyatakan penolakan atas putusan MK pada uji materi batas usia capres-cawapres yang dibacakan oleh Anwar Usman pada 16 Oktober lalu.
“Saya tidak punya bukti yang sahih untuk mengatakan ini ada kaitannya. Yang jelas, saya dan BEM UI tidak akan berhenti karena intimidasi seperti ini,” kata Melki. “Sikap kami jelas dan tegas. Kami menolak dinasti politik.”
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam segala bentuk intimidasi terhadap kelompok masyarakat sipil. Teror seperti yang dialami Melki Sedek Huang, kata dia, merupakan ancaman serius terhadap kemerdekaan berpendapat yang dilindungi konstitusi. “Kami mengecam (intimidasi) karena Melki kritis atas putusan MK dan itu adalah hak konstitusionalnya,” kata Usman.
Usman mendesak kepolisian segera mengusut kasus intimidasi yang menyasar mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil lain. Pembiaran, kata dia, hanya akan memperbanyak daftar kasus ancaman terhadap kebebasan sipil di Tanah Air. “Pelaku harus ditindak melalui proses hukum yang adil dan transparan,” ujarnya.
Bantahan dari Istana, Polisi, dan Tentara
Menteri Sekretariat Negara Pratikno membantah tudingan adanya keterlibatan Istana dalam rangkaian intimidasi yang akhir-akhir ini dialami kelompok masyarakat sipil pengkritik putusan MK dalam perkara uji materi pasal batas usia capres-cawapres. “Itu sudah jelas, bahwa tidak benar dan tidak tahu,” kata Pratikno pada Sabtu lalu.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyampaikan bantahan senada. Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah berulang kali memberikan arahan yang jelas dan tegas bahwa aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI harus bersikap netral.
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas 6 Projo di Indonesia Arena, Jakarta, 14 Oktober 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.
Ari mengatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat, termasuk di ruang digital. “Ini negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kebebasan berpendapat, termasuk di ruang digital, dihormati, dilindungi, dan diatur dalam koridor hukum,” kata dia, kemarin. “Kalau ada intimidasi dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, silakan dilaporkan ke aparat penegak hukum.”
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Pipit Rismanto menampik tudingan ihwal keterlibatan personel Polri dalam intimidasi yang dialami Melki Sedek Huang. Dia menegaskan pihaknya bersikap terbuka menerima laporan dari masyarakat yang merasa terintimidasi oleh anggota kepolisian. “Silakan melaporkan secara resmi ke Polda Kalbar,” kata Pipit, Jumat lalu.
Bantahan juga disampaikan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura. Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Ade Rizal Muharram menyatakan telah mengecek kabar tersebut. “Sementara enggak ada (intimidasi oleh personel TNI),” kata Ade.
ANDI ADAM FATURAHMAN | IHSAN RELIUBUN | ADIL AL HASAN | RRI | ANTARA
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
