Apa Saja Jerat Pidana untuk Panji Gumilang

Panji dan rombongan Al-Zaytun mendatangi Gedung Sate pada Jumat sore, 23 Juni lalu. Semula pertemuan itu berjalan formal. Tak lama setelah pimpinan rapat membuka acara, tiba-tiba Panji mengajukan interupsi.

Ia mempertanyakan surat undangan yang tak mencantumkan nama panjangnya: Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang atau disingkat A.S. Panji Gumilang. Apalagi di Al-Zaytun para santri dan pengelola memanggilnya "syekh", kata Arab yang berarti "pemimpin", "guru", atau "tetua yang terhormat". Ia juga mempertanyakan identitas anggota tim dan ketiadaan lampiran agenda acara dalam surat undangan. “Ujung-ujungnya dia meminta kami datang ke Al-Zaytun,” ujar Rafani Akhyar.

Rencana meminta klarifikasi atas sejumlah informasi pun buyar. Tim investigasi memutuskan menghentikan pertemuan. Pada hari itu juga mereka menggelar rapat yang menyimpulkan sikap tidak kooperatif Panji menguatkan adanya penyelewengan ajaran agama dalam proses pendidikan di Al-Zaytun. “Kami juga merekomendasikan MUI mengeluarkan fatwa sesat dan mendesak aparat segera memproses secara hukum,” tutur Rafani.

Di hari yang sama, Ketua Dewan Pengurus Pusat Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung melaporkan Panji Gumilang ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI dengan tuduhan penistaan agama. Selain mempermasalahkan salat Idul Fitri, ia mempersoalkan ajaran Pesantren Al-Zaytun yang menyebut kitab suci Al-Quran bukan firman Allah, melainkan karangan Nabi Muhammad SAW. “Mereka mengajarkan ajaran agama Islam yang sesat,” ucap Ihsan.

Guna mendukung penilaian tersebut, Ihsan menyertakan sejumlah bukti berupa pernyataan beberapa tokoh MUI, Muhammadiyah, hingga Nahdlatul Ulama yang mengecam ajaran Panji Gumilang. “Jika kasus ini tidak segera diproses kepolisian, bakal makin banyak penolakan yang berpotensi memecah-belah masyarakat,” katanya.

Lima hari sebelum laporan itu diajukan, pendiri Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan, membuat laporan serupa. Ken mengklaim mendapat dukungan dari sekitar 1.150 anggota NII yang sudah hijrah dan masyarakat umum. Ia menilai ajaran Panji yang berkembang di Al-Zaytun merupakan kejahatan kemanusiaan atas nama agama. “Orang seperti Panji mampu memanipulasi ayat dan korban sampai jutaan anak muda,” tuturnya.

Ken mengklaim ajaran di Al-Zaytun meresahkan umat Islam karena bersifat manipulatif. Ia mencontohkan konsep haji yang tak harus ke Tanah Suci, juga diperbolehkannya praktik zina bagi mereka yang memiliki kemampuan membayar uang tebusan. “Dampak ajaran ini bisa menghancurkan akhlak, akidah, serta masa depan para santri,” ucapnya. Semua bukti pelanggaran itu telah ia serahkan kepada kepolisian.

Laporan Ken belakangan mendapat perlawanan dari 113 wali santri Pondok Pesantren Al-Zaytun. Mereka melaporkan Ken pada Selasa, 27 Juni lalu, ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kuasa hukum wali santri, Sukanto, menilai ucapan Ken tentang uang tebusan pezina adalah hoaks dan sengaja diembuskan untuk menimbulkan keonaran. “Itu kabar bohong,” ujarnya.

Saling lapor itu tak mempengaruhi keputusan polisi untuk menaikkan kasus aduan terhadap Panji ke tahap penyidikan. Panji bakal menjadi tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahadjo Puro mengatakan penyidik akan menerapkan pasal berlapis. Selain menerapkan pasal penistaan, rapat gelar perkara merekomendasikan penerapan pasal penyebaran berita bohong. “Penyidik menemukan unsur pidana lain,” tuturnya.

Selepas diperiksa di Markas Besar Polri pada Senin, 3 Juli lalu, Panji mengaku sudah menyampaikan semua penjelasan kepada penyidik. Sedikitnya ada 30 pertanyaan yang harus ia ladeni. Satu di antaranya riwayat hukum yang pernah ia jalani ketika mendapat sanksi 10 bulan penjara dalam kasus pemalsuan dokumen di Pengadilan Negeri Indramayu pada 2011. “Sudah, ya, saya mau pulang,” hanya itu jawabannya kepada wartawan yang menunggunya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Md. mengatakan kasus Al-Zaytun akan diproses secara pidana dan administratif. Selain di kepolisian, dia menjelaskan, Kementerian Agama dan Kementerian Hukum sedang mengkaji penerapan kurikulum Al-Zaytun. “Kami sudah sampai pada kesimpulan harus ditindak dalam tiga langkah hukum,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sudah menyampaikan keputusan serta rekomendasi tim investigasi kepada Menteri Mahfud Md. Dalam waktu dekat, dia menambahkan, Kementerian Agama bakal mengakuisisi pesantren agar para santri mendapat pendidikan yang sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara. “Nanti disiapkan guru pengganti. Jadi tinggal tunggu waktu saja,” ucapnya.

Amunisi untuk menjerat Panji juga datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Panji diduga memiliki 256 rekening di sejumlah bank untuk menampung lalu lintas keuangan dari sejumlah sumber yang ditengarai ilegal. Menurut PPATK, total transaksinya mencapai triliunan rupiah dalam kurun lima tahun. Panji menggunakan enam nama berbeda untuk membuka semua rekening itu.

Seorang penegak hukum mengatakan transaksi itu disinyalir sebagai pencucian uang. Sumbernya sebagian dikemas dalam bentuk sumbangan yayasan, ada juga yang terkait dengan aktivitas NII. Panji dituduh menggunakan sebagian uang itu untuk keperluan pribadi. Semua rekening itu kini telah dibekukan. Ketika dimintai konfirmasi, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjawab singkat: “Ya, benar.”