Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Polemik isi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang disosialisasikan pada awal Februari, terus berlanjut. Sorotan tertuju pada kewenangan presiden memilih dan mengangkat Panglima TNI serta Kepala Kepolisian RI tanpa harus mendapat persetujuan DPR.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
