Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket buntut batalnya pembangunan pengolahan sampah yang menghasilkan listrik, Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter, Jakarta Utara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, sebaiknya legislatif mempertanyakannya lewat rapat di komisi dibanding menggunakan hak angket. “Bahwa ada miskomunikasi kenapa muncul RDF (refuse derived fuel) tanpa dikomunikasikan, itu dipertanyakan lalu dilanjutkan dengan rapat-rapat berikut. Bukan langsung, hak angket,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus PDIP menilai hak angket merupakan hak yang melekat bagi setiap anggota dewan. Namun, itu bermuatan politis dan digunakan ketika yang bersangkutan tidak mendapat jawaban dari pihak eksekutif.
“Jadi yang paling benar itu adalah mencari data, berkali-kali saya katakan demokrasi itu akan dewasa kalau semua bicara menggunakan data,” ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tipping fee atau bea gerbang yang harus dibayar pemerintah terhadap pihak pengolah sampah menjadi alasan Pemprov DKI tidak melanjutkan pembangunan ITF Sunter.
“Kalau saya boleh-boleh saja ITF itu, tapi Pemda DKI enggak sanggup memberikan tipping fee,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023.
Ia menuturkan saat ini Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI fokus terhadap pengembangan refuse-derived fuel (RDF) plant di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat.
Oleh karena itu, Gilbert Simanjuntak mengatakan alasan eksekutif yang lebih memilih RDF ketimbang ITF bisa didiskusikan di rapat kerja Komisi B, C, dan D DPRD DKI Jakarta. Pernyataan Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati pun nantinya bisa menjadi bahan pendalaman bahwa finansial menjadi salah satu alasan membangun RDF, bukan ITF.
“Iya memang dulu anggarannya ada dan sekarang tidak ada. Terus mau dipaksakan dari mana, mau jual tanah? Mau jual Monas?,” ucapnya.
Ia mempertanyakan hasil apa yang diharapkan dari hak angket tersebut. “Apa yang mau diharapkan, apa yang mau diangkat, orang datanya belum punya. Lalu nanti mau bahas apa?,” katanya.
Pilihan Editor: DPRD DKI Usul Penggunaan Hak Angket Pertanyakan Heru Budi Setop Pembangunan ITF Sunter
Foto 
