Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta – Dalam berbagai rapat bersama pemerintah, Pandu Riono berkali-kali menyampaikan masukan tentang skema pemberian vaksin dosis penguat untuk Covid-19 atau vaksin booster. Epidemilog dari Universitas Indonesia ini mengatakan pemerintah harus seragam mendefinisikan kelompok prioritas yang akan memperoleh vaksin penguat gelombang pertama agar penyalurannya tak saling tubruk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Yang pertama pasti kelompok lanjut usia, lalu komorbit, tenaga kesehatan yang belum mendapatkan booster, dan nanti mungkin pekerja pabrik yang banyak terekspose (dengan lingkungan luar). Dengan begitu semua (kelompok) akan dapat,” ujar Pandu saat dihubungi pada Rabu, 12 Januari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Program vaksin booster bagi masyarakat dibuka sejak hari ini 12 Januari. Pemberian vaksinasi ini sudah dimulai walau pemerintah belum mencapai target vaksinasi dosis lengkap sebesar 70 persen. Data pemerintah per 11 Januari menunjukkan jumlah masyarakat yang memperoleh vaksin dosis kedua baru sebesar 117,9 juta dari total target 208,2 juta orang.
Meski vaksin booster memancing percepatan vaksinasi dosis pertama dan kedua, Pandu mengatakan pemerintah harus memperhitungkan dengan cermat stok yang dimiliki dan membandingkan dengan kebutuhannya. Pemerintah diminta membuka akses pengadaan vaksin jika pasokan di dalam negeri menipis.
Selain skema penyaluran, Pandu mengatakan pemerintah harus menjamin pemberian vaksin booster dilakukan secara gratis kepada seluruh lapisan. “Booster adalah tanggung jawab pemerintah selama kondisi kedaruratan masih berlangsung jika ingin situasi pandemi yang terkendali ini bertahan lama,” tutur Pandu.
Menurut dia, vaksin booster penting diberikan kepada masyarakat mengingat jumlah komorbid di Indonesia tinggi. Vaksin penguat akan meningkatkan imunitas bagi masyarakat serta menekan risiko munculnya gelombang pandemi lanjutan.
Berdasarkan pemetaan penyalurannya, vaksin booster di Indonesia akan diberikan sebanyak setengah dosis untuk masing-masing orang. Kebijakan ini mengacu hasil riset Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atay ITAGI yang menunjukkan bahwa respons imun tubuh tak jauh berbeda ketika seseorang diberi suntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga dengan jumlah penuh atau setengah.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksin Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah sudah mengamankan stok vaksin yang akan dipakai untuk keperluan booster. Hingga akhir Januari, pemerintah menyiapkan vaksin booster sebesar 22 juta dosis.
“Jadi tidak ada effort untuk rantai dingin,” ujar Nadia dalam pesan pendek.
Deputi Bidang Ekonomi dan Makro Keuangan Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan anggaran vaksin booster sudah disiapkan berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Namun saat ini besaran kebutuhan anggaran tersebut belum tuntas dibahas. “Belum dihitung,” kata Iskandar saat dihubungi terpisah. Dia berujar pemberian vaksin dosis ketiga ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga konsumsi dan produksi di dalam negeri terjaga.
“Dan ujungnya pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja dapat lebih tinggi,” tutur dia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan kebutuhan pengadaan vaksin Covid-19 untuk dosis penguat selama 2022. Tak membeberkan besarannya, Febrio mengatakan anggaran itu akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
“Untuk booster sudah ada anggarannya di Kemenkes. Ini salah satu bentuk antisipasi yang kita tahu, selama masa pandemi, anggaran nomor satu adalah kesehatan,” ujar Febrio.
Berdasarkan rincian pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam APBN 2022, anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun. Pengadaan vaksin baik secara mandiri maupun melalui program pemerintah telah terdaftar dalam perkiraan pemanfaatan anggaran. Namun, alokasi penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat bisa berubah sesuai perkembangan Covid-19.
Pemerintah membuka program vaksin booster setelah lima merek vaksin memperoleh emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kelima merek vaksin itu adalah CoronaVac (Sinovac), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax.
Sesuai rancangannya, vaksin booster pada tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan dengan jumlah 1,3 juta orang. Dalam waktu bersaman, pemerintah akan memberikan vaksin ke kelompok lansia dengan target 21,5 juta orang.
Pemerintah mencatat ada 244 daerah yang menyelenggarakan vaksin booster. Daerah yang menyelenggarakan program vaksin booster disyaratkan sudah mencapai target 70 persen untuk vaksin dosis pertama dan 60 persen untuk vaksin dosis lengkap atau dosis kedua. Mereka yang boleh menerima vaksin booster adalah yang telah memperoleh suntikan dosis lengkap.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
BACA: Kemenkeu: Anggaran Vaksin Booster Sudah Ada di Kementerian Kesehatan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
