Prihatin Terorisme, Wali Kota Makassar ke Prancis

TEMPO.CO, Makassar – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto mengunjui Prancis. Di Prancis, rombongan Wali Kota Makassar berkunjung ke kantor Cofely Ineo Engie, perusahaan yang bergerak dalam bidang peralatan sekuriti, transportasi, kesehatan, dan energi teknologi tinggi. "Danny diberi kesempatan melakukan presentasi singkat mengenai Kota Makassar dan perkembangannya. Tidak lupa Wali Kota juga menyampaikan keprihatinan dan rasa duka yang mendalam atas insiden di Paris," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Makassar Firman Hamid Pagarra.

Meski Prancis memperketat pemeriksaan tamu asing setelah serangan teroris yang membunuh ratusan orang, rombongan Wali Kota Makassar tidak mendapat masalah untuk melakukan kunjungan. “Sebab, rencana kunjungan sudah dijadwalkan jauh hari sebelum terjadinya aksi teror,” kata Firman.

Wali Kota Makassar diterima langsung oleh Bernard Chaumell, Director Cofely Ineo, bersama jajaran. Di antaranya Laurent Capillon, Head of Industry, didampingi Bruno Maestracci dan Eric Bruder. Dalam kunjungan itu, Wali Kota dan rombongan juga diterima oleh perwakilan Menteri Therry Devile. “Pemerintah Kota Makassar tertarik untuk melakukan kerja sama lebih lanjut dengan Cofely Ineo Engine dalam pengembangan sistem sekuriti dan transportasi di Makassar,” tutur Firman.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan ada beberapa rencana kerja sama yang akan ditindaklanjuti. “Apalagi tahun depan Makassar telah saya canangkan menjadi tahun pembangunan infrastruktur dalam mendukung visi kota Dunia," ucap Danny.

Setelah pertemuan dengan pihak Cofely Ineo, rombongan Wali Kota melanjutkan kunjungan menuju Milipol untuk menyaksikan pameran tahunan peralatan sekuriti, polisi, dan militer. Danny beserta rombongan melihat dan mencoba beberapa alat peraga yang ada di pameran itu. “Semuanya sudah menerapkan smart applications for smart city,” kata Danny.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Prianto, mengatakan setiap kunjungan kepala daerah ke luar negeri harus terukur dan memberikan hasil. Sebab, kunjungan Wali Kota yang membawa banyak rombongan menggunakan dana APBD. “Jika tidak ada hasil pasti mubazir,” ujar Luhur.

Menurut Dia, sebelumnya sudah banyak kunjungan Wali Kota Makassar ke luar negeri, seperti Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Namun tidak ada dampaknya terhadap perubahan kebijakan di Makassar. “Soal transparansi misalnya, Wali Kota digugat oleh lembaga antikorupsi karena tidak mau terbuka soal hasil lelang jabatan. Padahal mereka sudah belajar transparansi dari Kanada,” tutur Luhur.

MUHAMMMAD YUNUS