Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyebutkan anggaran revitalisasi Kota Tua di Jakarta Barat mencapai puluhan miliar bertujuan untuk menyulap kawasan tersebut menjadi zona rendah emisi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kenapa bisa hingga puluhan miliar, karena digunakan untuk menyulap Kota Tua menjadi kawasan pedestrian untuk menunjang penerapan zona rendah emisi atau low emission zone (LEZ)," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hari menerangkan revitalisasi tersebut di antaranya adalah pembuatan trotoar, selter busway, air mancur, dan penataan lampu.
Hari menerangkan anggaran puluhan miliar yang digunakan dalam revitalisasi ini bukan berasal dari APBD DKI Jakarta, tetapi dari pihak swasta ketika meminta izin lokasi melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).
SP3L merupakan kewajiban bagi pihak swasta atau pengembang yang melakukan pembangunan kawasan di atas 5.000 meter di Jakarta.
"Anggaran revitalisasi ini berasal dari skema Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L) dari tiga swasta PT MEA, PT Aruna, dan PT PJP," ujar Hari.
Revitalisasi Kota Tua belum sepenuhnya selesai
Lebih lanjut, Hari menerangkan bahwa revitalisasi Kota Tua Jakarta belum sepenuhnya selesai. "Masih ada beberapa sudut wilayah yang harus dipoles lagi. Selter itu tinggal dirapikan sedikit saja, paling seminggu kelar dan yang lainnya tinggal tahap finishing," tutur Hari.
Total luas fasilitas pejalan kaki yang tersedia setelah revitalisasi mencapai 329 ribu meter persegi. Jalanan di depan Stasiun Jakarta Kota misalnya, kini telah disulap menjadi kawasan pejalan kaki yang luas dari sebelumnya merupakan akses kendaraan bermotor.
Hari menuturkan revitalisasi memakan waktu lama karena sejumlah faktor. Pertama, dangkalnya pondasi trotoar pernah menyebabkan tanah longsor sehingga harus dilakukan perubahan pondasi di bagian dalam, serta juga terdapat beberapa rancangan yang mengalami perubahan.
Kedua, pemerintah DKI Jakarta perlu memindahkan utilitas PT Kereta Api Indonesia (KAI) termasuk utilitas air bersihnya. "Itu yang membuat lama. Harusnya sudah selesai. Tapi ini sudah tak lama paling sepekan," ucap dia.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
