Rincian Sanksi Bagi Pelanggar Bahu Jalan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan bahu jalan sering dipakai sebagai lapak berjualan mau pun usaha lainnya banyak terjadi di perkotaan. Teranyar dan viral di media adalah kasus di Jakarta Utara. Tepatnya di Kelurahan Pluit, Penjaringan.

Kasus ruko di Pluit yang memakan bahu jalan dan menutup saluran air ini pertama kali diungkap oleh Ketua RT RT 011 RW 03, Kelurahan Pluit, Riang Prasetya pada pertengahan Mei lalu. Ia menemui langsung para pemilik ruko yang ada di Blok Z-4 Utara dan Z-8 Selatan, RT. 011, RW. 003 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Aksi Riang ini terekam video dan menjadi viral di media sosial dan jadi trending di pemberitaan. Dari aksi Ketua RT ini kemudian merembet hingga akhirnya Wali Kota Jakarta dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara.

Dari foto-foto yang Tempo peroleh, pemilik ruko mencaplok bahu jalan selebar 4 meter. Mereka menjadikan bahu jalan sebagai bagian dari ruko mereka dengan menaruh meja kursi dan kanopi.

Spanduk protes pemilik ruko yang serobot bahu jalan terhadap Ketua RT di Jalan Niaga Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/Mutia Yuantisya

Sebanyak 22 ruko yang berada di Ruko Niaga Pluit, Jalan Pluit Karang Niaga, Penjaringan Jakarta Utara akhirnya dibongkar paksa Satpol PP DKI dan tim gabungan pada Rabu, 24 Mei 2023. Hal itu setelah pemilik ruko sebelumnya diberi waktu 4 hari buat membongkar sendiri, sejak Jumat, 19 Mei 2023.

Dilansir melalui bengkaliskab.go.id, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada yang dikenal dengan nama penutupan jalan.

Penutupan jalan ini akibat dari penggunaan jalan yang digunakan untuk kegiatan di luar fungsinya. Hal ini dimuat dalam pasal 128 ayat (1). Sedangkan untuk penjelasan kegiatannya, terdapat pada pasal 127 ayat (1). Kegiatan yang dimaksud dalam pasal ini antara lain kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan/atau budaya. 

Artinya, kegiatan perdagangan atau berjualan tidak termasuk atau masuk dalam kategori kegiatan di luar fungsi jalan yang diatur dalam UU LLAJ.

Walau tak diatur mengenai penutupan jalan untuk berdagang atau berjualan akan tetapi UU LLAJ mengatur mengenai sanksi pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki.