Menyangkal Krisis Menuai Bencana

Sikap pemerintah dalam menangani virus corona terus menuai kritik. Sejumlah rumah sakit di daerah dan lembaga penelitian juga mempertanyakan sikap Kementerian Kesehatan yang memonopoli pengujian virus. Kekisruhan pun terjadi dalam pengadaan alat pendeteksi corona. Menghindari kericuhan di masyarakat, Presiden Jokowi menolak penyebaran corona disebut sebagai krisis.

14 Maret 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Petugas menghampiri ambulans di samping ruang isolasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, 5 Maret 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Badan Kesehatan Dunia mempertanyakan lagi keterbukaan pemerintah mengatasi virus corona.
Jokowi menunjuk Kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua gugus tugas penanganan corona.
Pemerintah Indonesia sempat mengabaikan tawaran Singapura soal alat pengujian corona.

DITEKEN Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus, surat bertanggal 10 Maret 2020 itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, Tedros secara tersirat mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Badan Kesehatan Dunia pun merasa perlu menerima data tersebut. “Data ini penting sebagai alat mengukur risiko yang komprehensif secara global,” ujar Tedros.

Dalam surat yang sama, Tedros menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendeteksi kasus corona. Ia meminta Indonesia menaikkan status kasus Covid-19 menjadi darurat nasional. Tedros pun menyarankan pemerintah mendesentralisasi laboratorium untuk memantau kluster penyebaran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, membenarkan adanya surat tersebut.

Ini bukan pertama kali Badan Kesehatan Dunia menyampaikan keraguan terhadap pemerintah. Sebelum Presiden mengumumkan kasus pertama pada Senin, 2 Maret lalu, pejabat perwakilan Badan Kesehatan Dunia dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan mempertanyakan kemampuan dan keterbukaan Indonesia dalam menangani corona. Mantan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Anung Sugihantono, yang hadir dalam pertemuan itu, membenarkan adanya keraguan tersebut.

Sikap pemerintah dalam menangani kasus corona tak henti menuai kritik dari dalam dan luar negeri. Kritik ini kian gencar setelah Presiden Jokowi mengakui pemerintah tidak membuka semua data mengenai penyebaran virus corona kepada publik. “Kami tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat,” ujarnya setelah meninjau kesiapan Bandar Udara Soekarno-Hatta mengantisipasi corona pada Jumat, 13 Maret lalu.