Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Masyarakat dengan gaji di bawah Rp 7 juta per bulan dinilai tak mungkin mampu ikut program hunian DP nol rupiah dengan cicilan mencapai Rp 2 juta per bulan.
DKI menurunkan target hunian terjangkau dari 232 ribu unit menjadi 10 ribu unit hingga 2022.
Banyak masyarakat kelas ekonomi kecil gagal mendapat unit hunian DP nol rupiah karena tak lolos verifikasi bank.
JAKARTA – Program kepemilikan rumah tanpa uang muka—lebih dikenal dengan istilah down payment (DP) nol rupiah—dinilai telah melenceng dari tujuan awal. Program itu seharusnya menyasar masyarakat berpenghasilan kecil agar mendapat hunian bersubsidi. Namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta baru-baru ini justru menjauh dari sasaran itu.
“Kalau sekarang namanya subsidi kepada kalangan menengah,” kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, kemarin.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo