Meragukan Keseriusan Peradilan Militer

Masyarakat sipil ragu akan mekanisme peradilan militer untuk menangani dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

1 Agustus 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko bersama Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan keterangan pers kasus korupsi Basarnas yang melibatkan perwira TNI aktif di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 31 Juli 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Masyarakat sipil ragu akan keseriusan TNI menindak dua perwira yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap Basarnas.
Dua tentara yang menjadi tersangka dikhawatirkan mendapat impunitas.
Keraguan terhadap peradilan militer muncul didasari pengalaman sebelumnya.

JAKARTA – Pegiat antikorupsi khawatir akan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) setelah Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) mengambil alih penanganan dua tersangka dari lingkungan tentara. Rekam jejak peradilan militer dalam perkara korupsi dinilai cenderung berujung pada impunitas terhadap para pelaku, terutama perwira tinggi TNI.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

peradilan-militer

pimpinan-kpk

puspom-tni

korupsi-basarnas

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 4 Mei 2025