Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana buka suara soal potongan rekaman suaranya yang meminta kenaikan dana bantuan partai politik (banpol).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
William menduga rekaman suara yang beredar di media sosial dilakukan oleh orang yang ingin menghentikan partainya menyuarakan transparansi keberpihakan postur anggaran di Ibu Kota. “Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 26 Desember 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut William, rekaman suara yang beredar di media sosial itu tidak utuh dan tak mencerminkan substansi rapat. Ia mendorong agar seluruh rapat di DPRD DKI direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi pembahasan anggaran. Ia pun menyayangkan hal tersebut.
"Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kami dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” kata dia.
Politikus termuda di Kebon Sirih itu mengatakan konteks kalimat yang ia sampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Rekomendasi itu menyatakan bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan guna memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik.
Lantaran DKI Jakarta tengah dilanda pandemi dan kesulitan ekonomi, William merasa pembahasan kenaikan pendanaan parpol oleh pemerintah menjadi tak relevan. Ia kembali menegaskan bahwa sikap PSI terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI telah dibacakan secara formal pada rapat paripurna DPRD DKI tanggal 27 November 2020.
“PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami,” ucap William.
Sebelumnya, rekaman suara mirip anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan anggaran bantuan partai politik atau dana banpol tahun depan, beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, suara mirip William Aditya Sarana mengajukan anggaran bantuan partai politik hingga Rp 20 ribu per suara.
Rekaman suara mirip anggota Fraksi Partai Soliditas Indonesia DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan anggaran bantuan partai politik atau dana banpol tahun depan, beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, suara mirip anggota Fraksi PSI DKI William Aditya Sarana mengajukan anggaran bantuan partai politik hingga Rp 20 ribu per suara.
Suara itu menjelaskan bahwa anggaran Banpol DKI tahun ini Rp 5 ribu per suara. Ia mengusulkan anggaran dinaikkan lagi per suara pada tahun depan. "Mungkin bisa dinaikkan lagi per suara, sehingga kita maunya Rp 7 ribu, Rp 20 ribu. Ceban. Kami mau setinggi-tingginya sehingga bisa memenuhi operasional partai."
Foto 
