4 Standar Komunitas Facebook yang Harus Dipahami Pengguna

TEMPO.CO, Jakarta - Jutaan masyarakat Indonesia menggunakan media sosial Facebook untuk saling terhubung satu sama lain dengan teman dan keluarga. Namun, tidak hanya sebagai sarana komunikasi, Facebook juga digunakan untuk menyebarkan kebencian dan misinformasi, memicu ketegangan, dan memicu kekerasan.

Baca: Netizen Wajib Tahu 5 Dasar Keamanan Facebook Ini

"Kami sangat prihatin terhadap penyalahgunaan di platform kami, dan ingin melakukan semua yang dapat kami lakukan untuk mengidentifikasi, menghapus, dan mencegah hal tersebut," ujar Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari, Senin, 18 Februari 2019.

 

Untuk menghentikan penyalahgunaan di Indonesia dan seluruh dunia, Facebook harus melakukan langkah-langkah untuk melindungi aktivitas pengguna di dalam media sosial Facebook. Kunci utama untuk mencegahnya adalah melalui Standar Komunitas, kebijakan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan di Facebook.

 

Berikut Standar Komunitas Facebook yang lebih detil:

 

1. Keamanan, Opini, dan Kesetaraan

 

Standar Komunitas Facebook telah dikembangkan selama bertahun-tahun dengan tiga prinsip utama: Keamanan, Opini, dan Kesetaraan. Keamanan komunitas dalam platform dalah prioritas utama Facebook. Facebook menginginkan orang dapat membangun hubungan yang bermakna dan mengekspresikan diri seutuhnya, serta dapat

melakukan hal tersebut dengan aman.

 

"Kami juga ingin memberikan kesempatan beropini kepada orang di seluruh dunia sehingga mereka dapat mendiskusikan hal-hal yang penting. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan, dan tidak digunakan untuk merugikan orang lain," tutur Ruben.

 

Prinsip ketiga, kesetaraan, merujuk pada penegakan kebijakan yang adil dan setara, yang Facebook upayakan untuk diimplementasikan secara konsisten kepada 2,2 miliar orang di komunitas global. Dengan komunitas besar dan beragam, bukan hal yang mudah bagi Facebook, karena kebijakannya harus cukup luas agar dapat diaplikasikan ke semua orang, di manapun berada.

 

2. Penegakan yang Adil...

2. Penegakan yang Adil

 

Prinsip kesetaraan, kata Ruben, artinya memperlakukan setiap laporan tentang konten di platform secara sama di seluruh dunia. Siapapun atau dari manapun laporan itu berasal; Facebook meninjau setiap konten sebagai bentuk kepatuhan terhadap Standar Komunitasnya, terlepas itu datang dari pemerintah, organisasi sipil, institusi keagamaan, lembaga internasional atau individu.

 

Jika konten tersebut melanggar Standar Komunitas, maka akan dihapus, siapapun yang mempostingnya, dan apakah konten itu sudah dilaporkan sekali atau ribuan kali. Untuk memastikan, tim peninjauan konten dapat mengimplementasikan kebijakan secara konsisten, Standar Komunitas Facebook dibuat serinci mungkin untuk meminimalisir interpretasi.

 

"Secara global, tim kami meninjau lebih dari 50 bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan ditempatkan pada lokasi strategis di seluruh dunia, sehingga mereka dapat memberikan respon cepat untuk komunitas kami," kata Ruben. "Melalui kerja sama dengan semua hub di seluruh dunia, tim kami memiliki akses tetap ke seluruh sumber daya, dukungan, dan pelatihan yang mumpuni." 

 

Facebook juga mengaudit ketepatan penilaian konten secara reguler untuk membantu memahami di mana dan mengapa kesalahan terjadi, dan langkah yang harus diambil untuk menyelesaikannya. Itu berarti memperbaiki kebijakan untuk menangkap konten berbahaya, atau meningkatkan pelatihan dan dukungan untuk mengurangi kesalahan dalam penegakan kebijakan.

 

3. Permintaan dari Pemerintah..

3. Permintaan dari Pemerintah

 

Terkadang Facebook juga menerima informasi dari pemerintah, termasuk Indonesia, ketika mereka melihat sebuah konten yang dinilai melanggar hukum. "Facebook mengikuti proses yang jelas dan ketat untuk merespons terhadap permintaan ini, dan proses ini tidak memiliki perbedaan, baik di Indonesia maupun di negara lain," ujar Ruben.

 

Langkah pertama, Ruben melanjutkan, adalah meninjau konten berdasarkan Standar Komunitas dan jika melanggar kebijakan Facebook, maka akan dihapus. Namun, jika konten tersebut tidak melanggar kebijakan, Facebook akan melakukan peninjauan hukum untuk menentukan apakah hal itu bertentangan dengan hukum setempat. 

 

Facebook berkomitmen untuk melindungi komunitasnya, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, dari intervensi yang tidak perlu, dan sepenuhnya mendukung reformasi pengawasan pemerintah yang sejalan dengan norma-norma privasi, kebebasan berekspresi, dan peraturan yang berlaku. 

 

"Sebisa mungkin kami akan menahan permintaan dari pemerintah untuk memastikan bahwa kami taat ketika hal tersebut penting dan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Ruben. "Jika kami menemukan bahwa sebuah konten yang jelas ilegal, kami akan memperketat akses ke konten itu di negara-negara tertentu."

 

4. Transparansi

 

Menurut Ruben, Facebook sudah transparan terhadap permintaan dari seluruh dunia, juga proporsi permintaan yang Facebook patuhi. Dua kali dalam setahun, Facebook menerbitkan edisi terkini dari Transparency Report, yang mencakup seluruh permintaan dari pemerintah untuk data pengguna, pembatasan konten, disrupsi layanan dan penghapusan IP.

 

"Setiap permintaan yang kami terima dari pemerintah dipublikasikan melalui laporan ini. Tahun ini, Transparency Report kami juga memuat laporan pertama Penegakan Standar Komunitas, serta proporsi pelanggaran konten yang ditemukan dan tindakan sebelum hal itu dilaporkan oleh komunitas ke kami," ujar Ruben.

 

Saat ini, laporan sudah mencakup data global tentang pelanggaran konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian, gambaran kekerasan, propaganda teroris, ketelanjangan, akun palsu dan spam. Juga terus mengembangkan metodologi pengukuran, sehingga dapat melaporkan data tersebut.

 

Simak artikel lainnya tentang Facebook di kanal Tekno Tempo.co.