Konten
Surat untuk Megawati
Memiliki kursi terbanyak di DPR, PDIP berperan penting dalam penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebuah catatan untuk Ketua umum PDIP.
Kolom14 Maret 2022
Alasan Kenapa MUI DKI Jakarta Perlu Membatalkan Cyber Army Anies Baswedan
MUI DKI Jakarta harus membatalkan rencana pembentukan cyber army untuk para ulama dan Gubernur Anies Baswedan. Karena bukan lembaga politik dan alat kekuasaan.
Kolom21 November 2021
Menanti Gebrakan Kapolri untuk Eks Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Penjelasan detail tawaran Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit untuk mantan pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK penting untuk dasar keputusan mereka. Jokowi tak boleh berpangku tangan.
Kolom4 Oktober 2021
Masjid dan Ajaran Toleransi yang Terlupakan
Menjadikan masjid sebagai ruang "terbuka" bagi seluruh umat beragama, tentu menarik dikaji. Di satu sisi, ini tak lepas kaitannya dengan kedudukan masjid itu sendiri, serta kebutuhan menghadirkan Islam ramah di mana masjid menjadi centrum pembudayaan nilai-nilai beradab, pada sisi yang lain.
Kolom17 Maret 2021
Perubahan Iklim dan Gelombang Elektrifikasi Dunia Kedua
Berbagai bencana perubahan iklim, yang disebabkan oleh pemanasan global, terus meningkat belakangan ini. Pemanasan bumi dipicu oleh semakin bertumpuknya gas rumah kaca, terutama CO2, di atmosfer.
Kolom17 Maret 2021
Prostitusi dan PSK di Hari Perempuan Sedunia
Tentu sah-sah saja merayakan hari perempuan sedunia. Tapi, kita sepantasnya tak lupa, bahwa di antara gegap gempita itu, juga ada TL dan perempuan-perempuan lain, yang berjuang di antara hidup dan mati, untuk sekadar memberi makan beberapa mulut di rumahnya dengan jalan menjajakan tubuh mereka.
Kolom12 Maret 2021
Memahami SBY dan Moeldoko di Konflik Demokrat
Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat beberapa waktu lalu telah menjadi fakta. Konflik internal pun semakin terbuka.
Kolom12 Maret 2021
Kasus Suap Nurdin Abdullah, Benang Kusut Korupsi Politikus
Berdasarkan riset kualitatif investigasi Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) biaya untuk calon kepala daerah tingkat kabupaten atau kota angkanya mencapai antara Rp 30 Miliar sampai Rp 100 Miliar, untuk calon gubernur angkanya mencapai Rp 100 Miliar hingga Rp 1 triliun, untuk calon presiden angkanya mencapai Rp 3 Triliun hingga Rp 10 Triliun.
Kolom1 Maret 2021
Gus Dur dan Syiah Jalaluddin Rakhmat
Namanya sudah saya kenal sejak awal 1990-an. Di antara karyanya, seperti Islam Alternatif (1986), Islam Aktual (1991), Renungan Sufistik (1991), juga Retorika Modern (1992), menjadi bacaan "wajib" yang sampai saat ini masih suka saya telaah juga.
Kolom22 Februari 2021
Robohnya Marwah Universitas (Dari Korupsi Hingga Jual Beli Doktor Honoris Causa)
Dalam sepuluh tahun terakhir ini kita semua patut berduka atas peristiwa demi peristiwa yang terjadi di sejumlah Universitas di Indonesia. Korupsi, gratifikasi, plagiarisme, politisasi Rektor, hingga dugaan terjadi jual beli doktor honoris causa dan gelar profesor mewarnai universitas.